Keuangan.id – 05 Mei 2026 | Jakarta, 4 Mei 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan keheranannya atas pernyataan sebagian pegawai internal Kementerian Keuangan yang menyebutkan bahwa APBN hanya tahan selama dua minggu. Pernyataan itu muncul bersamaan dengan keputusan tegas Purbaya untuk mencopot dua pejabat tinggi di Kementerian Keuangan yang terlibat dalam penyimpangan pencairan restitusi pajak.
Latar Belakang Kritik Internal Terhadap APBN
Dalam taklimat media yang digelar di kantor Kementerian Keuangan, Purbaya menanggapi rumor bahwa anggaran negara tidak mampu bertahan lebih lama dari dua minggu. Ia menegaskan bahwa data tersebut tidak akurat dan menimbulkan kepanikan yang tidak perlu di kalangan aparatur negara. “APBN tidak dapat dianggap lemah seperti itu; kami memiliki cadangan dan kebijakan fiskal yang kuat,” ujar Purbaya.
Namun, di sisi lain, Purbaya mengakui adanya tantangan signifikan dalam pengelolaan restitusi pajak, terutama yang melibatkan sektor pertambangan batu bara. Menurutnya, kerugian negara akibat restitusi yang tidak terkendali mencapai sekitar Rp25 triliun.
Investigasi Restitusi dan Tindakan Pemecatan
Purbaya mengungkapkan bahwa ia telah melakukan investigasi terhadap lima pejabat senior yang paling banyak mengeluarkan persetujuan restitusi. Dari lima orang tersebut, dua pejabat diputuskan untuk dicopot dari jabatannya pada hari yang sama. Nama-nama pejabat tidak diungkapkan secara publik, namun proses pencopotan dianggap sebagai langkah preventif untuk menghentikan praktik jor-joran dalam pemberian restitusi.
- Investigasi dimulai setelah laporan staf menunjukkan nilai restitusi tahun anggaran 2025 jauh lebih rendah dari realisasi akhir tahun.
- Analisis mengidentifikasi lonjakan restitusi yang berlipat ganda, terutama pada sektor batu bara.
- Keputusan pencopotan dianggap sebagai sinyal tegas agar semua aparatur pajak melaksanakan instruksi secara akurat.
Selain dua pejabat yang dicopot, Purbaya juga menyoroti rotasi pejabat yang sudah menjadi kebijakan rutin di Kementerian Keuangan. Ia menyebutkan bahwa dua Direktur Jenderal yang sebelumnya digantikan (Febrio Nathan Kacaribu dan Luky Alfirman) adalah bagian dari proses rotasi yang normal.
Dinamika Internal dan Pengaruh Konflik Organisasi
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya konflik internal yang memengaruhi keputusan tersebut, Purbaya mengakui adanya “sedikit pengaruh” namun menegaskan bahwa faktor utama adalah temuan fakta tentang penyimpangan restitusi. “Tidak ada satu pihak pun yang dapat mempengaruhi keputusan ini secara signifikan,” tegasnya.
Purbaya menambahkan bahwa selama masa jabatannya, ia aktif merotasi pejabat eselon II dan melantik lima pejabat baru di berbagai Direktorat Jenderal, termasuk DJSEF, DJKN, dan DJSPSK, guna memperkuat tata kelola dan mengurangi peluang terjadinya praktik tidak terkontrol.
Langkah Pemerintah Selanjutnya
Pemerintah berencana memperketat aturan restitusi, termasuk menurunkan ambang batas restitusi PPN dari Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar bagi PKP tertentu, serta membatasi restitusi pada masa pajak dengan penyerahan di atas Rp0‑Rp4,2 miliar. Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan audit menyeluruh atas pencairan restitusi sejak 2016 hingga 2025.
Dalam rangka menenangkan publik, Purbaya menegaskan bahwa proses pencopotan dan investigasi akan selesai secepat mungkin, dan identitas pejabat yang terlibat akan diumumkan setelah proses resmi selesai.
Dengan langkah tegas ini, diharapkan APBN tidak lagi dipandang lemah seperti yang diklaim oleh sebagian internal, melainkan sebagai instrumen fiskal yang kuat dan terkelola dengan baik, sekaligus memastikan bahwa restitusi pajak tidak lagi menjadi beban finansial yang menggerogoti keuangan negara.
