Keuangan.id – 16 Maret 2026 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan bahwa debitur yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang‑undangan yang berlaku. Peringatan ini muncul bersamaan dengan perkembangan kasus BPR Duta Niaga yang belakangan menjadi sorotan publik.
Kasus BPR Duta Niaga melibatkan sejumlah nasabah yang diduga melakukan kecurangan dalam pembayaran pinjaman. Menurut data internal OJK, beberapa debitur tidak hanya menolak membayar cicilan, tetapi juga melakukan manipulasi dokumen dan penyembunyian aset untuk menghindari kewajiban.
Berkenaan dengan hal tersebut, OJK mengingatkan bahwa:
- Debitur yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen atau penipuan dapat diancam pidana penjara sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Selain hukuman penjara, pelaku dapat dikenai denda administratif yang besarnya ditentukan oleh OJK.
- Pengadilan dapat memerintahkan pemulihan kerugian kepada nasabah lain yang terkena dampak.
Selain sanksi pidana, OJK menambahkan bahwa lembaga keuangan yang gagal melakukan pengawasan secara efektif terhadap nasabahnya dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pencabutan izin operasional atau pembekuan kegiatan tertentu.
OJK menekankan pentingnya kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban kredit. “Keterbukaan dan itikad baik dalam pelunasan kredit merupakan bagian integral dari stabilitas sistem keuangan nasional,” ujar Direktur Pengawasan Bank OJK dalam konferensi pers.
Untuk menghindari konsekuensi hukum, OJK menyarankan debitur untuk:
- Mengajukan restrukturisasi kredit secara resmi sebelum jatuh tempo.
- Menyampaikan semua data keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Berkolaborasi dengan pihak bank atau BPR dalam penyelesaian utang.
Kasus BPR Duta Niaga menjadi contoh nyata bahwa tindakan melanggar aturan perbankan tidak hanya berujung pada kerugian finansial, melainkan juga berpotensi menjerat pelaku dalam proses pidana. OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan serta memberikan edukasi kepada publik agar praktik perbankan tetap bersih dan aman.
