Keuangan.id – 07 Mei 2026 | Jakarta, 6 Mei 2026 – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengadakan pertemuan penting di Istana Kepresidenan untuk menyampaikan rangkaian program strategis Polri yang telah dipersiapkan sejak awal tahun. Pertemuan ini sekaligus menjadi forum bagi Kapolri untuk menanggapi sepuluh rekomendasi reformasi Polri yang diajukan oleh mantan Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimny Asshiddiqie, kepada Presiden Joko Widodo.
Dalam sesi yang berlangsung selama lebih dari dua jam, Kapolri Listyo menegaskan komitmen institusi kepolisian untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Ia menambahkan bahwa semua program yang akan diimplementasikan telah diselaraskan dengan visi pemerintah dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan serta menurunkan angka kriminalitas secara signifikan.
Sepuluh Program Strategis Polri
- Peningkatan Kapasitas Digitalisasi – Mengintegrasikan sistem informasi kepolisian berbasis cloud untuk mempercepat proses penyelidikan dan pertukaran data lintas wilayah.
- Reformasi Manajemen SDM – Memperkenalkan program meritokrasi dalam promosi serta pelatihan kepemimpinan berbasis kompetensi modern.
- Pembentukan Unit Anti‑Korupsi Internal – Unit khusus yang berfokus pada pencegahan dan penindakan korupsi di dalam jajaran Polri.
- Penguatan Community Policing – Meningkatkan kehadiran polisi di tingkat kelurahan melalui program “Polisi untuk Rakyat”.
- Modernisasi Alat dan Teknologi – Pengadaan peralatan forensik terbaru, drone pengawas, dan kendaraan listrik ramah lingkungan.
- Perbaikan Sistem Pengaduan – Platform daring yang memudahkan masyarakat melaporkan tindak kejahatan dan mengakses layanan kepolisian.
- Kolaborasi Internasional – Kerjasama dengan lembaga kepolisian asing dalam pertukaran intelijen dan pelatihan anti‑terorisme.
- Program Pencegahan Kriminalitas Berbasis Data – Analisis big data untuk mengidentifikasi hotspot kejahatan dan melakukan intervensi proaktif.
- Pengembangan Unit Respon Cepat – Tim khusus yang dilatih untuk menangani situasi darurat, bencana alam, dan kerusuhan massa.
- Revisi Kebijakan Penggunaan Kekuatan – Pedoman baru yang menekankan proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap operasi.
Kapolri Listyo menekankan bahwa masing‑masing program tidak berjalan secara terpisah, melainkan terintegrasi dalam satu kerangka kerja yang dinamakan “Polri 2026‑2030”. Ia menambahkan bahwa target utama adalah menurunkan angka kejahatan berat sebesar 30% dalam empat tahun ke depan serta meningkatkan indeks kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian hingga mencapai 75%.
Menurut Prof. Jimny Asshiddiqie, sepuluh rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan independensi penyidikan, transparansi pengelolaan anggaran, serta mekanisme pengawasan eksternal yang lebih kuat. Rekomendasi tersebut kini menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan internal Polri.
Prabowo Subianto, selaku Ketua Dewan Pertimbangan Keamanan Nasional (DPKN), menyambut baik inisiatif Kapolri Listyo. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah pusat untuk mengatasi tantangan keamanan yang semakin kompleks, termasuk ancaman siber dan terorisme.
Para pengamat menilai bahwa pertemuan ini menandai titik balik dalam upaya reformasi Polri. Mereka menilai bahwa implementasi program digitalisasi dan reformasi SDM merupakan langkah krusial untuk menumbuhkan budaya kerja yang lebih transparan dan akuntabel.
Selanjutnya, Kapolri Listyo berjanji akan menyampaikan laporan periodik kepada Presiden dan DPR tentang progres masing‑masing program. Ia juga mengundang partisipasi aktif masyarakat melalui forum dialog publik yang akan digelar di berbagai provinsi.
Dengan komitmen yang kuat dan dukungan politik yang luas, diharapkan Polri dapat mewujudkan reformasi yang tidak hanya sekadar slogan, melainkan perubahan nyata yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
