Keuangan.id – 09 April 2026 | Jakarta – Produser film horor “Aku Harus Mati” kembali mengeluarkan pernyataan resmi setelah polemik publik mengguncang kampanye promosi film tersebut. Iwet Ramadhan, yang bertugas sebagai produser eksekutif, mengakui penyesalan mendalam atas penggunaan billboard yang dinilai terlalu ekstrem dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
Billboard yang dipasang di 36 titik strategis di kota‑kota besar Indonesia, termasuk tiga lokasi utama di DKI Jakarta, menampilkan visual menyeramkan yang menimbulkan protes warga. Pihak Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) serta Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menertibkan iklan tersebut pada 5 April setelah sejumlah warga melaporkan bahwa materi iklan tidak ramah anak dan mengganggu ketenangan publik.
Langkah Penarikan dan Penyesuaian
Menurut Iwet Ramadhan dalam wawancara virtual yang disiarkan pada 6 April, tim produksi telah menurunkan semua materi billboard mulai 4 April, satu hari sebelum batas akhir fase promosi yang dijadwalkan berakhir pada 5 April. “Kami sudah melakukan penyesuaian, termasuk inisiatif kami untuk menurunkan materi billboard sejak tanggal 4 April kemarin. Seharusnya, sesuai fase promosi ini harusnya berakhir tanggal 5,” ujar Iwet.
Ia menegaskan bahwa penarikan tidak dipicu oleh tekanan publik, melainkan merupakan bagian dari rencana fase promosi yang telah ditetapkan sejak gala premiere pada 26‑27 Maret. “Jadi per malam ini, kami turunkan materinya supaya 5 April selesai karena kami akan lanjut masuk ke fase berikutnya,” tambahnya.
Proses Evaluasi dan Persetujuan
Produser menegaskan bahwa seluruh materi promosi telah melewati proses penilaian resmi oleh Lembaga Sensor Film (LSF) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). “Seluruh cast mengapresiasi yang sangat dalam kepada Lembaga Sensor Film dan juga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Karena semua materi kami sudah dievaluasi sama mereka, sudah dievaluasi lalu diberikan persetujuan,” katanya.
Namun, meski sudah mendapatkan persetujuan, tampilan visual yang menampilkan elemen horor intens dianggap melampaui batas toleransi masyarakat umum. Kritik mengalir deras di media sosial, dengan komentar yang menyoroti potensi trauma pada anak‑anak serta gangguan visual bagi pengendara.
Reaksi Pemerintah dan Masyarakat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil tindakan tegas dengan mencopot tiga billboard di lokasi yang paling banyak mendapatkan protes. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menjelaskan bahwa penertiban dilakukan melalui koordinasi dengan Diskominfotik dan Satpol PP, serta menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga ruang publik tetap aman dan nyaman.
Sementara itu, netizen mengkritik pendekatan promosi yang “menyeramkan” dan meminta produser lebih sensitif terhadap nilai‑nilai budaya lokal. Beberapa pengguna media sosial bahkan mengusulkan agar industri perfilman mengadopsi metode pemasaran yang lebih edukatif daripada mengandalkan shock value.
Implikasi bagi Industri Hiburan
Polemik ini menjadi cermin tantangan yang dihadapi industri film Indonesia dalam menyeimbangkan kreativitas dengan tanggung jawab sosial. Sebagai respons, PH (Production House) berjanji akan melakukan evaluasi internal terhadap kebijakan kreatif dan memperkuat dialog dengan regulator serta komunitas publik sebelum meluncurkan materi promosi selanjutnya.
“Kami tidak ingin menjadi ‘reaktif’ atau ‘sporadis’ dalam menanggapi kritik. Sebaliknya, kami akan mengedepankan pendekatan yang terukur dan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan,” ujar Iwet Ramadhan menutup wawancara.
Kasus ini sekaligus mengingatkan para pembuat konten bahwa kebebasan berkreasi harus tetap menghormati norma sosial dan nilai‑nilai kemasyarakatan. Dengan penarikan billboard secara menyeluruh dan pernyataan penyesalan resmi, produksi “Aku Harus Mati” berharap dapat memulihkan kepercayaan penonton sekaligus melanjutkan strategi pemasaran ke tahap berikutnya tanpa menimbulkan kontroversi serupa.
