Keuangan.id – 13 Mei 2026 | Baru-baru ini, istri Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan pendapatnya tentang demonstrasi yang menargetkan suaminya. Ia menyoroti pentingnya etika dan tidak mempermasalahkan kehidupan pribadi seseorang.
Demonstrasi tersebut dipicu oleh berbagai kontroversi yang melibatkan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Salah satunya adalah pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dinilai tidak transparan. Sebanyak 14 advokat telah menyoroti legalitas Surat Keputusan (SK) pembentukan TGUPP dan berencana menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pemborosan Anggaran dan Kritik
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, juga menyoroti pemborosan anggaran Pemprov Kaltim yang viral di media sosial. Ia menegaskan pentingnya prinsip efisiensi anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mulawarman (Unmul) menggelar debat terbuka untuk menantang Gubernur Rudy Mas’ud. Mahasiswa menunggu respons gubernur terkait tantangan debat yang diajukan.
Pengadaan kursi pijat seharga Rp 125 juta di rumah dinas Gubernur Kaltim juga menuai polemik. Pemprov Kaltim membela pengadaan tersebut dengan menyebut bahwa prosedur telah diikuti. Namun, masyarakat tetap menunggu bukti nyata dari kebijakan yang pro-rakyat.
Tanggapan dan Permintaan Maaf
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan permintaan maaf untuk meredakan kritik publik. Ia berjanji akan meningkatkan kinerja dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Namun, masyarakat masih menunggu tindakan nyata dari janji tersebut.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menerima banyak aduan publik terhadap Gubernur Kaltim. Kemendagri mengingatkan kepala daerah untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan memperhatikan kepentingan masyarakat.
Dalam menghadapi kritik dan demonstrasi, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mencopot adiknya, Hijrah Mas’ud, dari jajaran TGUPP. Langkah ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan memperbaiki citra pemerintahan.
Menyikapi situasi ini, istri Gubernur Kaltim menekankan pentingnya menjaga etika dan tidak mempermasalahkan kehidupan pribadi seseorang. Ia berharap masyarakat dapat memahami situasi dan mendukung upaya pemerintah untuk memperbaiki keadaan.
