Keuangan.id – 21 April 2026 | Telah terjadi eskalasi signifikan di perbatasan selatan Lebanon setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan perintah baru kepada Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk menggunakan kekuatan penuh, termasuk selama gencatan senjata, dalam menghadapi ancaman di wilayah tersebut. Perintah ini mencakup perluasan operasi militer hingga 10 kilometer ke dalam wilayah Lebanon, dengan tujuan utama menciptakan zona keamanan yang dapat menahan aktivitas militer kelompok Hizbullah.
Latihan Operasi dan Target Strategis
Katz menegaskan bahwa IDF tidak hanya akan melakukan serangan udara, melainkan juga operasi darat untuk menghancurkan setiap infrastruktur yang dianggap berbahaya. Ini meliputi bangunan dan jalan yang dipasangi jebakan peledak, serta rumah-rumah di desa perbatasan yang dijadikan pos militer oleh Hizbullah. Pada 17 April 2026, satu tentara Israel tewas setelah memasuki sebuah bangunan berjebakan di Lebanon selatan, menandai hari pertama berlakunya gencatan senjata 10 hari antara kedua negara.
Operasi ini telah terlihat pada penghancuran sebagian kota Bint Jbeil pada 18 April, serta penyebaran peta yang menunjukkan “garis pertahanan depan” yang meluas ke daerah yang disebut “Cristofani Ridge”, sekitar 12 kilometer dari Gunung Hermon. Wilayah tersebut mencakup kota Khiam, kawasan Beaufort, dan mencapai Ras al‑Bayda di sisi barat.
Reaksi Internasional dan Dampak Kemanusiaan
Pernyataan Katz memicu kecaman keras dari Turki, yang menilai langkah Israel sebagai bentuk ekspansionisme. Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyatakan keprihatinannya atas kebijakan yang dapat memperluas konflik di wilayah yang sudah rapuh.
Sejak konflik pecah pada awal Maret 2026, ketika Hizbullah meluncurkan roket ke Israel sebagai dukungan bagi Iran, konflik tersebut telah menewaskan hampir 2.300 orang di Lebanon dan memaksa lebih dari satu juta warga mengungsi, meskipun ada gencatan senjata sementara. Pendekatan militer Israel yang menargetkan infrastruktur sipil menambah tekanan pada populasi sipil yang sudah berada dalam kondisi krisis.
Strategi Israel dan Tujuan Jangka Panjang
Katz menegaskan bahwa tujuan utama kampanye militer ini adalah melucuti kekuatan Hizbullah dan menghilangkan ancaman terhadap komunitas di wilayah utara Israel. Ia menambahkan bahwa jika pemerintah Lebanon tidak dapat memenuhi kewajibannya, Israel siap melanjutkan aksi militer berkelanjutan.
Strategi “zona keamanan” yang diusung Israel berupaya menciptakan wilayah buffer di sepanjang perbatasan, mirip dengan “Yellow Line” yang sebelumnya diterapkan di Jalur Gaza. Dengan menyingkirkan rumah‑rumah dan infrastruktur yang potensial dijadikan basis militer, Israel berharap dapat mengurangi kemampuan Hizbullah untuk melancarkan serangan balik.
Proyeksi dan Tantangan Kedepan
Pengembangan zona keamanan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan gencatan senjata dan potensi eskalasi lebih lanjut. Komunitas internasional masih memantau situasi dengan cermat, mengingat dampak kemanusiaan yang signifikan serta potensi meluasnya konflik ke negara‑negara tetangga.
Selama beberapa minggu ke depan, dinamika di perbatasan Lebanon‑Israel diperkirakan akan menjadi indikator utama apakah pendekatan militer Israel akan berhasil menciptakan stabilitas atau justru memicu gelombang kekerasan baru. Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya yang diambil oleh kedua belah pihak serta respons diplomatik yang mungkin muncul dari negara‑negara lain.
Dengan menegaskan komitmen untuk melindungi pasukan mereka dan mengamankan perbatasan, Israel mengukuhkan kebijakan keamanan yang lebih agresif, sementara konsekuensi bagi warga sipil Lebanon tetap menjadi sorotan utama dalam perdebatan internasional.
