Keuangan.id – 06 April 2026 | Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran pada hari Minggu (5/4/2026) menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak akan pernah kembali ke kondisi semula, terutama bagi Amerika Serikat (AS) dan Israel. Pernyataan itu disampaikan melalui unggahan resmi di platform X dan menandai langkah tegas Tehran dalam menata kembali keamanan dan kedaulatan di Teluk Persia.
Latar Belakang Ketegangan
Ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin memuncak sejak serangan gabungan antara AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026, yang menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran pada saat itu. Iran membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan instalasi militer Israel serta fasilitas militer AS di Yordania, Irak, dan negara‑negara Teluk. Konflik tersebut mengganggu aliran minyak dan gas dunia, karena Selat Hormuz menyumbang sekitar 20 persen pasokan energi global.
Rancangan Undang‑Undang Baru
Beberapa hari setelah pernyataan IRGC, parlemen Iran menyetujui rancangan undang‑undang yang memperkenalkan biaya transit bagi setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz. Beberapa poin penting dari draft tersebut antara lain:
- Wajib pembayaran biaya lintas dalam mata uang rial.
- Larangan transit bagi kapal milik AS dan Israel.
- Pembatasan bagi negara‑negara yang terlibat dalam sanksi sepihak terhadap Iran.
- Penegasan kedaulatan Iran atas selat, termasuk wewenang angkatan bersenjata dalam keamanan maritim.
- Pengaturan kerja sama hukum dengan Oman untuk mengawasi pelayaran.
Rancangan ini masih berada pada tahap komite, namun menandakan niat Tehran untuk mengubah pola operasional jalur strategis tersebut.
Persiapan Operasional IRGC
IRGC mengklaim bahwa mereka berada pada tahap akhir persiapan operasional untuk apa yang disebut “tatanan baru untuk Teluk Persia”. Persiapan tersebut mencakup penempatan sistem pertahanan anti‑kapal, patroli intensif, serta koordinasi dengan pasukan darat untuk mengamankan wilayah selat. Menurut pejabat militer, tujuan utama adalah memastikan tidak ada kapal “musuh” yang dapat mengancam kepentingan Iran atau mengganggu stabilitas regional.
Reaksi Internasional
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka mengancam akan menyerang pembangkit listrik dan jembatan di Iran jika jalur pelayaran di Selat Hormuz tidak segera dibuka kembali. Ancaman tersebut menambah tekanan diplomatik di antara kedua negara. Sementara itu, Oman, yang berbatasan langsung dengan selat, menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi dialog guna menjaga kelancaran pelayaran komersial, meski tetap menghormati kedaulatan Iran.
Dampak pada Pasar Energi
Pembatasan transit dan kemungkinan penetapan tarif baru berpotensi meningkatkan biaya pengiriman minyak global. Analis energi memperkirakan bahwa harga minyak mentah dapat naik 3‑5 persen dalam jangka pendek jika tarif diterapkan secara luas. Selain itu, ketidakpastian geopolitik dapat memperkuat volatilitas pasar saham di sektor energi dan mempercepat peralihan investasi ke sumber energi alternatif.
Secara keseluruhan, kebijakan Iran mencerminkan upaya mengubah paradigma kontrol atas jalur pelayaran strategis, sekaligus menegaskan posisi politiknya di tengah konflik yang melibatkan kekuatan besar dunia.
Dengan mengumumkan tidak akan mengembalikan Selat Hormuz ke kondisi sebelumnya, Iran menegaskan komitmen untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan maritimnya, sekaligus mengirim sinyal kuat kepada AS, Israel, dan negara‑negara lain yang terlibat dalam sanksi. Kebijakan ini akan terus dipantau oleh komunitas internasional, khususnya dalam konteks stabilitas energi global.
