Keuangan.id – 12 Mei 2026 | Amerika Serikat dan Iran masih terjebak dalam kebuntuan diplomatik meski gencatan senjata telah memasuki bulan kedua. Situasi ini membuat konflik berada di wilayah abu-abu: bukan perang terbuka, tetapi juga belum benar-benar damai.
Presiden Donald Trump pada Senin (11/5/2026) memperingatkan bahwa gencatan senjata dengan Iran kini “berada dalam kondisi memakai alat bantu hidup” atau sangat rapuh. Ia menegaskan, pemerintahannya tidak akan mundur dari target untuk menekan Iran agar meninggalkan program nuklirnya.
Iran terus menggambarkan dirinya sebagai pemenang perang. Pemerintah Iran menilai rezimnya tetap bertahan, sementara program misil dan nuklirnya masih menjadi ancaman. Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, juga memperingatkan AS agar tidak meningkatkan eskalasi.
Kapal-kapal kargo dan tanker yang berlayar di Selat Hormuz, saat difoto dari kota pesisir Fujairah, Uni Emirat Arab, 25 Februari 2026.
Alih-alih kembali bertempur secara langsung, kedua negara kini memperkuat strategi saling tekan melalui blokade. Pemerintahan Trump memperketat embargo terhadap pelabuhan dan kapal Iran. Sementara Iran tetap mempertahankan kendalinya atas Selat Hormuz, jalur vital pengiriman energi dunia.
Allison Minor, mantan pejabat AS untuk kebijakan Timur Tengah yang kini berada di lembaga pemikir Atlantic Council, menilai situasi saat ini membuat kedua pihak hanya memiliki pilihan buruk.
Mengapa Pembicaraan antara AS dan Iran Menemui Jalan Buntu? Upaya Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai kesepakatan penghentian perang kembali menemui jalan buntu setelah Teheran mengajukan respons yang dinilai Washington terlalu jauh dari kerangka awal yang ditawarkan. Pemerintah AS sebelumnya menunggu selama 10 hari untuk menerima tanggapan Iran terhadap proposal penghentian perang.
Tuntutan Iran justru memperlihatkan bahwa kedua pihak masih berada di posisi yang sangat berseberangan. Baca juga: Di Tengah Perang Iran, China Tegaskan Posisi Jelang Kedatangan Trump Meski tidak pernah dipublikasikan secara resmi, media pemerintah Iran melaporkan Teheran menuntut penghentian penuh perang di semua front , pengakuan kedaulatan atas Selat Hormuz, serta pencabutan total sanksi ekonomi terhadap Iran.
Tuntutan tersebut dinilai sebagai bentuk balasan yang kemudian langsung ditolak oleh Presiden AS Donald Trump . Sebagaimana dilansir BBC , ia menyebutnya “tidak dapat diterima” dan bahkan melabelinya sebagai “tidak masuk akal”. Iran, di sisi lain, menegaskan tidak akan mengubah sikapnya.
Pemerintah Iran justru menyatakan siap memperpanjang konflik jika diperlukan, dengan tujuan meningkatkan tekanan terhadap Washington sekaligus memperkuat posisi politik dan ekonomi dalam jangka panjang.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyebut posisi Iran bersifat “sah dan bertanggung jawab”, sementara pihak AS disebut terus melanggar hak-hak Iran.
Sementara itu, pejabat militer Iran juga menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk menyesuaikan kebijakan hanya demi menyenangkan Washington. “Tidak ada seorang pun di Iran yang membuat rencana untuk menyenangkan Trump,” ujar juru bicara militer Iran, Ebrahim Zolfaghari, dikutip dari Al Jazeera.
Kebuntuan ini juga dipicu oleh perbedaan prioritas kedua pihak. Presiden Trump disebut menginginkan hasil cepat berupa penghentian program nuklir Iran dan konsesi besar dari Teheran. Namun Iran memilih pendekatan bertahap.
Dalam proposalnya, Teheran mengusulkan penghentian perang di semua front, pencabutan sanksi, dan penghentian blokade laut terlebih dahulu, sebelum membahas isu paling sensitif seperti program nuklir.
Di sisi lain, AS menuntut Iran menghentikan program nuklirnya untuk jangka waktu tertentu, bahkan meminta penyerahan sebagian besar cadangan uranium yang telah diperkaya.
Simpulan:
Amerika Serikat dan Iran masih terjebak dalam kebuntuan diplomatik meski gencatan senjata telah memasuki bulan kedua.
