Keuangan.id – 05 April 2026 | Ketegangan di Selat Hormuz kembali memanas setelah konflik berkepanjangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat mengganggu arus perdagangan minyak dunia. Sekitar 20 persen pasokan minyak global melintasi selat sempit ini, sehingga setiap gangguan dapat memicu lonjakan harga energi secara drastis. Menanggapi situasi kritis, Inggris kini memimpin upaya diplomatik dengan mengumpulkan 35 negara untuk membentuk koalisi internasional yang bertujuan menstabilkan jalur pelayaran dan mengurangi risiko konfrontasi militer.
Koalisi 35 Negara: Tujuan dan Mekanisme
Koalisi yang diprakarsai London melibatkan negara‑negara dari lima benua, termasuk anggota Uni Eropa, negara‑negara Asia‑Pasifik, serta beberapa negara di Timur Tengah. Fokus utama koalisi adalah menyediakan jalur alternatif bagi kapal dagang, menegakkan kebebasan navigasi, serta menawarkan bantuan logistik bagi kapal yang terperangkap akibat penutupan sementara oleh Tehran. Inggris berperan sebagai fasilitator, mengkoordinasikan komunikasi antara pemerintah, operator pelayaran, dan otoritas maritim internasional.
Negara‑Negara yang Diberi Izin Iran Melintasi Selat Hormuz
Sementara koalisi Inggris berusaha membuka ruang diplomatik, Iran tetap mengendalikan akses ke selat. Pada akhir Maret 2026, Tehran mengumumkan bahwa beberapa “negara sahabat” dapat melanjutkan pelayaran dengan persyaratan keamanan yang ketat. Negara‑negara yang disebutkan meliputi:
- Rusia
- China
- India (dimasukkan dalam daftar prioritas)
- Pakistan
- Irak
- Thailand
- Sri Lanka
Kapal-kapal seperti Jag Vasant, Pine Gas, Shivalik, dan Nanda Devi, yang mengangkut LPG serta minyak mentah, tercatat berhasil melewati selat dalam beberapa pekan terakhir. Keberhasilan ini memberikan sedikit napas lega bagi pasar energi global, namun tidak menutup peluang terjadinya gangguan lebih lanjut.
Posisi Inggris dalam Dinamika Geopolitik
Inggris, meski bukan salah satu negara yang secara resmi masuk dalam daftar “sahabat” Tehran, memanfaatkan jaringan diplomatiknya untuk meredakan ketegangan. Melalui pertemuan bilateral dan multilateral, London menekankan pentingnya prinsip kebebasan navigasi yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Pemerintah Inggris juga menawarkan paket bantuan teknis bagi negara‑negara yang kapal‑kapalnya terjebak, termasuk layanan tugboat, penyediaan bahan bakar darurat, dan koordinasi dengan otoritas pelabuhan regional.
Koalisi 35 negara tidak hanya berfokus pada aspek keamanan maritim, melainkan juga pada stabilitas pasar energi. Sebuah kelompok kerja ekonomi dalam koalisi mengusulkan pembentukan dana darurat untuk menutupi biaya tambahan yang timbul akibat rute alternatif atau penundaan pengiriman. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan tekanan pada harga minyak mentah di bursa internasional yang selama beberapa minggu terakhir mengalami volatilitas tinggi.
Implikasi Bagi Indonesia
Indonesia, sebagai salah satu produsen minyak terbesar di Asia Tenggara, juga merasakan dampak krisis Hormuz. Meskipun pemerintah telah berupaya menegosiasikan izin pelayaran, kapal‑kapal Indonesia masih mengalami penahanan di perairan Teluk. Penundaan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai pasokan minyak domestik dan potensi kenaikan harga bahan bakar di dalam negeri.
Dalam konteks ini, Indonesia diperkirakan akan mengikuti jejak negara‑negara sahabat yang telah mendapatkan izin, dengan menekankan kerjasama keamanan dan kepatuhan terhadap protokol Iran. Pemerintah juga terus memantau perkembangan koalisi Inggris, berharap dapat memanfaatkan dukungan logistik dan diplomatik yang ditawarkan.
Analisis Dampak Jangka Panjang
Jika koalisi 35 negara berhasil menciptakan jalur pelayaran yang aman dan terkoordinasi, potensi terjadinya eskalasi militer di Selat Hormuz dapat diminimalisir. Hal ini akan menstabilkan pasar energi, mengurangi spekulasi harga, dan memberikan kepastian bagi pelaku industri logistik global. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada kesediaan Iran untuk mempertahankan kebijakan izin secara konsisten serta kemampuan koalisi untuk menegakkan aturan keamanan tanpa menimbulkan provokasi baru.
Di sisi lain, peningkatan keterlibatan negara‑negara besar seperti Inggris, Rusia, dan China dapat menimbulkan dinamika geopolitik baru. Persaingan antara blok Barat dan Timur dalam mempengaruhi kebijakan Iran mungkin memperpanjang ketegangan, terutama jika ada perbedaan pandangan mengenai sanksi ekonomi atau dukungan militer.
Secara keseluruhan, situasi di Selat Hormuz menunjukkan betapa pentingnya diplomasi multilateral dalam mengelola krisis energi global. Koalisi yang dipimpin Inggris menawarkan kerangka kerja yang potensial untuk mengurangi risiko, namun keberlanjutan solusi tersebut memerlukan komitmen bersama dari semua pihak terkait, termasuk Iran, negara‑negara sahabat, serta komunitas internasional.
Dengan terus memantau perkembangan dan menjaga dialog terbuka, dunia dapat berharap bahwa jalur pelayaran strategis ini kembali beroperasi secara normal, menjaga stabilitas ekonomi serta keamanan maritim bagi generasi mendatang.
