Keuangan.id – 07 Mei 2026 | Harga bahan bakar minyak (BBM) yang melambung telah memicu kekhawatiran di kalangan nelayan dan masyarakat. Anggota DPR, Daniel Johan, mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM telah membuat ribuan nelayan berhenti melaut, sehingga mengganggu ketahanan pangan nasional.
Menurut Daniel, dampak kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan oleh nelayan, tetapi juga berpengaruh pada produksi pangan di sektor perikanan. “Harga BBM untuk operasional melaut yang naik sangat tinggi berdampak pada banyak hal. Bukan hanya nelayan kesulitan melaut, tetapi juga bagaimana produksi pangan di sektor perikanan juga ikut terdampak,” katanya.
Daniel juga mencontohkan aksi ribuan nelayan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menggelar demonstrasi menolak lonjakan harga solar nonsubsidi yang mencapai Rp 30.000 per liter. “Dampaknya sangat nyata. Nelayan menjerit, masyarakat umum kesulitan memperoleh ikan dan hasil laut yang mereka butuhkan. Akhirnya kemiskinan pun bertambah,” sambungnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengklaim bahwa pemerintah akan berupaya menjaga harga BBM tetap stabil meski harga minyak dunia berpotensi naik. Ia mengakui bahwa pengelolaan fiskal pada 2026 dihadapkan pada tantangan, tetapi pemerintah akan terus menyalurkan subsidi untuk BBM.
“Nah, ini bagaimana mengelola fiskal di 2026 ini yang tadi saya katakan cukup challenging karena harga BBM, harga minyak dunia. Maksud saya, yang tentu saja ini akan mendorong belanja subsidi BBM,” ucapnya. Menurut Juda, karena masih ada subsidi dari pemerintah untuk BBM, inflasi secara tahunan (year on year/YoY) tetap terjaga sebesar 2,42 persen pada April 2026.
Juda menyatakan bahwa di saat yang bersamaan, daya beli masyarakat bakal menurun dan pertumbuhan ekonomi juga bakal keok ketika nihil subsidi yang disalurkan pemerintah. “Subsidi BBM memang kita jaga, ya. Harga BBM-nya tidak mengalami kenaikan, supaya inflasi terjaga dan daya beli masyarakat terjaga,” tuturnya.
Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah disebut akan melakukan pemusatan kembali (refocusing) anggaran serta mengevaluasi penerimaan negara, jika harga minyak dunia mencapai 100 dolar Amerika Serikat (AS) per barel. “Dengan worst scenario 100 [dolar AS per barel] dan dengan upaya refocusing, upaya pengendalian belanja, upaya mendorong pendapatan, maka defisit fiskal kita bisa kita jaga di 2,9 persen di tahun ini dan mudah-mudahan ini sebagai basis yang kuat bagi perencanaan kita di 2027 ke depan,” urainya.
Di tengah kekhawatiran ini, Daniel meminta penjelasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta kementerian terkait mengenai distribusi BBM bagi nelayan. “Kami di Komisi IV DPR akan memastikan bahwa persoalan ini tidak berhenti pada respons terhadap aksi nelayan, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan yang jelas dan dapat dipantau publik,” tuturnya.
Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat segera menemukan solusi untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM terhadap nelayan dan masyarakat. Solusi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mengurangi kemiskinan di kalangan nelayan.
