Keuangan.id – 01 Mei 2026 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan kesiapan untuk membangun serangkaian flyover dan underpass sebagai upaya mengatasi perlintasan sebidang kereta api yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan. Langkah strategis ini dipicu oleh sorotan nasional terhadap kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, di mana kurangnya palang pintu otomatis menimbulkan tragedi menewaskan puluhan korban.
Latar Belakang Kecelakaan dan Tekanan Publik
Insiden yang terjadi pada 27 April 2026 melibatkan kereta KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. Sebanyak 15 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Kecelakaan ini menyoroti kelemahan infrastruktur perlintasan sebidang yang belum dilengkapi dengan sistem pengamanan modern.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa secara pribadi dan memerintahkan percepatan penanganan, termasuk pembangunan flyover di lokasi rawan. Pemerintah pusat kemudian mengalokasikan Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan, namun anggaran tersebut ditujukan utama pada pemasangan palang pintu otomatis.
Rencana Pembangunan Flyover dan Underpass di DKI
Sekretaris Dinas Bina Marga DKI, Siti Dinarwenny, menjelaskan bahwa proyek flyover pertama yang sedang dikerjakan adalah Flyover Latumeten di Jakarta Barat, berdekatan dengan Stasiun Grogol. Flyover ini dirancang menyerupai jalur “tapal kuda” di Lenteng Agung, yakni memisahkan alur kendaraan dari rel kereta sehingga tidak lagi terjadi konflik di titik pertemuan.
Menurut data internal, progres pembangunan Flyover Latumeten telah mencapai 35 persen pada akhir April 2026 dengan target penyelesaian pada akhir tahun yang sama. Selain itu, Dinas Bina Marga membuka peluang identifikasi lokasi prioritas lainnya melalui koordinasi lintas sektoral dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PUPR.
Tantangan Anggaran dan Koordinasi Antar Lembaga
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menilai bahwa alokasi Rp4 triliun cukup untuk pemasangan palang otomatis, namun tidak memadai untuk pembangunan flyover atau underpass secara masif. Ia menekankan perlunya strategi dua tahap: jangka pendek dengan pemasangan palang otomatis dan penempatan petugas, serta jangka panjang dengan transformasi perlintasan menjadi tidak sebidang melalui infrastruktur grade separated.
Sudjatmiko juga menyoroti pentingnya nota kesepahaman (MoU) antara kementerian terkait karena perlintasan sebidang merupakan prasarana yang melibatkan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Tanpa kepastian pembagian tanggung jawab, pelaksanaan proyek dapat terhambat.
Integrasi dengan Proyek Double‑Double Track (DDT)
Selain flyover dan underpass, pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) mempercepat pembangunan double‑double track (DDT) pada jalur utama yang melintasi wilayah Jabodetabek. Proyek DDT bertujuan memisahkan jalur kereta jarak jauh dengan kereta commuter, mengurangi kepadatan lalu lintas rel, dan secara tidak langsung menurunkan kebutuhan akan perlintasan sebidang.
Implementasi DDT diharapkan selesai dalam beberapa tahun ke depan, sementara flyover dan underpass menjadi solusi cepat untuk mengurangi risiko kecelakaan pada titik-titik kritis.
Harapan dan Dampak terhadap Masyarakat
Pembangunan flyover DKI diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan, memperlancar arus lalu lintas, serta meningkatkan rasa aman bagi pengguna jalan dan penumpang kereta. Selain manfaat keselamatan, proyek ini juga dapat mengurangi kemacetan yang sering terjadi di sekitar perlintasan, khususnya pada jam sibuk.
Jika semua tahapan berjalan sesuai rencana, DKI Jakarta akan menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam mengelola perlintasan kereta api secara terintegrasi, menggabungkan teknologi pengamanan otomatis, infrastruktur grade separated, dan jaringan rel ganda.
Keberhasilan inisiatif ini sangat tergantung pada sinergi antar lembaga, alokasi dana yang tepat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan proyek. Dengan komitmen bersama, DKI Jakarta dapat mengubah tantangan perlintasan sebidang menjadi peluang untuk menciptakan mobilitas yang lebih aman dan efisien.
