Keuangan.id – 17 April 2026 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menjadi sorotan publik pada pekan ini setelah serangkaian peristiwa politik yang melibatkan tokoh tinggi, pergeseran kader, serta hubungan diplomatik yang memperkuat citra partai. Dari mediasi kasus dugaan penistaan agama terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hingga kunjungan Duta Besar Iran, serta strategi perekrutan kader Partai NasDem, PSI berusaha menegaskan posisi sebagai aktor progresif dalam dinamika politik nasional.
Mediasi Kasus JK: Ahmad Ali Menjadi Penengah
Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, mengungkapkan kesiapan partainya untuk menjadi perantara dalam laporan yang diajukan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) terhadap Jusuf Kalla. Laporan tersebut menuduh JK melakukan penistaan agama melalui video ceramah yang menyinggung konsep “mati syahid”. Ahmad Ali menyatakan bahwa JK sempat menghubungi dirinya, meminta mediasi guna meredam polemik yang berkembang.
“Kemarin Pak Jusuf Kalla menelepon saya, dan insyaallah dalam waktu dekat kami akan mengadakan pertemuan mediasi,” ujar Ahmad Ali dalam pertemuan bersama Presiden Jokowi di Solo. Kedekatan Ahmad Ali dengan JK berasal dari keanggotaan bersama di Dewan Masjid Indonesia, sementara Sahat Martin Philip Sinurat, Ketua Umum GAMKI, juga merupakan kader PSI yang menjabat sebagai Ketua Bidang Politik.
PSI menegaskan tidak terlibat langsung dalam pelaporan tersebut, menekankan bahwa tindakan Sahat merupakan inisiatif pribadi melalui organisasi GAMKI. Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, bahkan mengimbau kader untuk tidak menanggapi pernyataan JK yang sempat mengundang kontroversi beberapa bulan lalu. Meski demikian, PSI tetap menghormati hak organisasi non-partai untuk menempuh jalur hukum.
Kunjungan Duta Besar Iran: Simbol Solidaritas dan Kepentingan Energi
Pada hari yang sama, PSI menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di gedung DPP PSI, Jakarta. Pertemuan tertutup ini dipimpin oleh Kaesang Pangarep bersama sejumlah kader partai. Kaesang menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Iran atas kepemimpinan baru serta menekankan harapan agar tanker Pertamina dapat melintasi Selat Hormuz tanpa hambatan.
Respons positif dari perwakilan Iran menegaskan adanya kesepahaman teknis yang dapat memperlancar distribusi energi, sekaligus menyoroti posisi PSI yang mengusung semangat solidaritas internasional. Direktur Penggalangan Relawan DPP PSI, Furqan AMC, menambahkan bahwa kunjungan ini merupakan kelanjutan komunikasi sebelumnya, termasuk simpati PSI terhadap situasi politik dan sosial di Iran.
Gelombang Kader NasDem: Strategi Perluasan Basis
Di tengah sorotan atas isu mediasi dan diplomasi, PSI juga mengumumkan rencana perekrutan sejumlah kader Partai NasDem. Juru Bicara PSI, I Putu Yoga Saputra, menyatakan bahwa komunikasi intensif telah dilakukan dengan kader-kader NasDem yang diproyeksikan bergabung dalam waktu dekat. Meskipun rincian nama-nama belum diungkapkan, Yoga menegaskan bahwa proses akan disesuaikan dengan momentum politik yang tepat.
Strategi ini sejalan dengan pernyataan Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, yang menambah bahwa partai terbuka bagi tokoh nasional maupun daerah. Rencana pengumuman akan dilakukan dalam rangkaian agenda internal, seperti Rakorwil (Rapat Koordinasi Wilayah) dan Rakorda (Rapat Koordinasi Daerah), untuk memaksimalkan dampak politik.
Isu Internal: Tuduhan Politisasi Video “Mati Syahid”
Selain mediasi, PSI juga menghadapi kritik terkait pernyataan bahwa JK dipolitisasi atas video kontroversial. Ahmad Ali menegaskan bahwa laporan GAMKI bukan perintah partai, melainkan inisiatif pribadi kader yang juga menjabat dalam organisasi keagamaan. DPP PSI bahkan mengadakan rapat internal untuk mengingatkan kader agar tidak terlibat dalam tindakan yang dapat memperkeruh situasi.
Penegasan ini mencerminkan upaya PSI menjaga jarak antara aktivitas partai dengan tindakan individu anggota, sekaligus menghormati kebebasan organisasi non-partai dalam menegakkan nilai-nilai keagamaan.
Rekrutmen di Yogyakarta: Gerilya PSI Menggandeng Kader Lain
Di tingkat daerah, gerakan PSI di Yogyakarta dilaporkan aktif merekrut kader dari partai lain, meskipun detail spesifik tidak tersedia karena kendala akses situs. Upaya ini mengindikasikan strategi bottom‑up yang memperkuat jaringan partai di tingkat lokal, sejalan dengan agenda nasional untuk memperluas basis dukungan.
Secara keseluruhan, rangkaian peristiwa ini menegaskan posisi PSI sebagai partai yang tidak hanya terlibat dalam dinamika politik domestik, tetapi juga berupaya memperluas jaringan internasional dan mengakuisisi kader dari partai lain. Mediasi JK, kunjungan diplomat Iran, serta strategi perekrutan kader menandai fase baru bagi PSI dalam memperkuat legitimasi dan pengaruhnya di panggung politik Indonesia.
Ke depan, keberhasilan PSI akan sangat dipengaruhi pada kemampuan partai mengelola isu-isu sensitif secara diplomatis, menjaga koherensi internal, serta memanfaatkan momentum politik untuk memperluas basis dukungan baik di tingkat nasional maupun daerah.
