Keuangan.id – 07 Mei 2026 | Pemerintah telah menggunaka sistem desil untuk menentukan prioritas penerima bantuan sosial (bansos). Sistem ini membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan kondisi ekonomi, dengan desil 1 merupakan kelompok dengan kondisi ekonomi paling rendah dan desil 10 masuk kategori paling mampu.
Dalam skema terbaru, pemerintah memprioritaskan masyarakat yang masuk desil 1 hingga desil 4 karena masuk kategori miskin dan rentan miskin. Sementara itu, masyarakat yang masuk desil menengah hingga atas berpotensi tidak lagi menjadi prioritas penerima bansos apabila dianggap memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibanding kelompok terbawah.
Bagaimana Cara Cek Status Desil?
Masyarakat dapat mengecek status desil secara online melalui laman resmi Kementerian Sosial maupun aplikasi Cek Bansos. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui kategori desil yang tercatat dalam sistem data sosial pemerintah.
Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan usulan maupun sanggahan apabila terdapat ketidaksesuaian data desil. Proses pembaruan data tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos, pemerintah daerah, maupun pendamping sosial setempat.
Pentingnya Akurasi Data
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa persoalan utama dalam distribusi bantuan sosial (bansos) terletak pada akurasi data penerima. Menurutnya, jika data penerima sudah tertata lebih rapi, program sosial akan lebih mudah dijalankan.
Pemerintah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan kategori desil serta memetakan warga yang telah menerima intervensi program, termasuk penerima PBI JKN dari pemerintah pusat.
Pemutakhiran data bisa melalui jalur formal dan partisipatif. Pembaruan di jalur formal melewati proses berjenjang: mulai dari RT/RW, diteruskan ke desa, lalu ke bupati, dinas sosial, hingga terhubung dengan Kementerian Sosial via SIKS-NG.
Kesimpulan
Dalam sistem desil penerima bansos, pemerintah memprioritaskan masyarakat yang masuk desil 1 hingga desil 4. Masyarakat dapat mengecek status desil secara online dan mengajukan usulan maupun sanggahan apabila terdapat ketidaksesuaian data desil. Akurasi data penerima sangat penting dalam distribusi bantuan sosial, dan pemerintah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan kategori desil serta memetakan warga yang telah menerima intervensi program.
