Keuangan.id – 03 April 2026 | Pada 28 Maret 2026, lebih dari delapan juta warga Amerika turun ke jalan secara serentak di lebih dari 3.300 lokasi, menciptakan demonstrasi damai terbesar dalam sejarah negara tersebut. Gerakan yang dinamakan No Kings menolak kepemimpinan Presiden Donald Trump, menyoroti kebijakan otoriter, keterlibatan militer di Iran, serta tindakan keras Immigration and Customs Enforcement (ICE) yang menewaskan Alex Pretti dan Renée Good.
Demonstrasi ini bukan fenomena baru. Akar gerakan bermula pada 14 Juni 2025, bertepatan dengan peringatan 250 tahun Angkatan Darat Amerika dan ulang tahun ke-79 Trump. Gelombang kedua pada 18 Oktober 2025 menyaksikan peningkatan partisipan sebesar 7.000 orang. Namun, gelombang ketiga pada Maret 2026 melampaui semua ekspektasi, menggabungkan aksi di seluruh 50 negara bagian serta kota-kota internasional seperti Tokyo, Paris, Berlin, Roma, dan Sydney.
Faktor Pemicu dan Tuntutan Utama
Insiden penembakan fatal yang dilakukan agen ICE terhadap dua warga sipil di St. Paul, Minnesota, pada Januari 2026 menjadi katalis utama. Kejadian ini menambah rasa frustrasi publik terhadap apa yang dianggap sebagai kebijakan imigrasi brutal. Selain itu, keterlibatan militer Amerika dalam konflik bersenjata dengan Iran memperburuk situasi ekonomi, memicu lonjakan harga energi global dan menambah beban inflasi domestik.
Para demonstran menuntut:
- Penghentian operasi ICE yang dianggap melanggar hak asasi manusia.
- Pencabutan kebijakan militer agresif terhadap Iran.
- Transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan anggaran pertahanan yang diperkirakan mencapai $8 triliun sejak 2001.
- Fokus pada isu domestik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, alih-alih konflik luar negeri.
Dampak Ekonomi dan Kepercayaan Publik
Menurut Proyek Costs of War dari Brown University, total biaya perang pasca‑9/11 mencapai sekitar $8 triliun, sebagian besar dibiayai melalui defisit fiskal. Ini menyebabkan rasio utang terhadap PDB naik 9–10 poin persentase, serta menimbulkan beban bunga yang akan terus meningkat. Selain itu, biaya medis dan kompensasi bagi veteran diproyeksikan mencapai $2,2–2,5 triliun hingga tahun 2050, menggerus potensi pertumbuhan sektor sipil.
Survei Pew Research Center dan Marist Poll menunjukkan bahwa 56% warga Amerika tidak yakin tindakan militer meningkatkan keamanan nasional. Ketidakpuasan ini tercermin dalam partisipasi massal No Kings, yang melampaui Women’s March 2017 (3,3–5,2 juta peserta).
Pengaruh terhadap Pemilu Sela 2026
Pemilu sela yang dijadwalkan pada November 2026 berada di ambang perubahan signifikan. Gerakan No Kings berhasil menyatukan kelompok hak asasi manusia, serikat pekerja, dan figur publik, menciptakan potensi lonjakan partisipasi pemilih (voter turnout) yang menentang kandidat pro‑pemerintah. Fokus aksi di swing states seperti Minnesota menandakan kemungkinan pergeseran peta politik.
Partai politik diperkirakan akan mengadopsi slogan “No Kings, No Monarchy” sebagai narasi utama, menekankan nilai republik melawan apa yang dianggap sebagai pemerintahan monarki otoriter. Dinamika ini dapat memengaruhi hasil kursi Kongres, terutama di daerah-daerah dengan intensitas aksi tinggi.
Perspektif Internasional
Demonstrasi juga menemukan resonansi di luar negeri. Kota-kota seperti Tokyo dan Paris menyelenggarakan aksi solidaritas, menyoroti dampak global kebijakan luar negeri Amerika. Kritik internasional terhadap konflik Iran‑AS menambah tekanan diplomatik, sementara ekonomi global merasakan dampak harga energi yang meningkat.
Secara keseluruhan, gerakan No Kings menandai titik kritis dimana ketidakpuasan domestik beralih menjadi agenda politik yang mengancam legitimasi pemerintah. Jika tren ini berlanjut, pemilu sela 2026 dapat menjadi saksi perubahan signifikan dalam lanskap politik Amerika Serikat.
