Keuangan.id – 13 April 2026 | Bank Tabungan Negara (BTN) mengusulkan agar pemerintah menggabungkan konsep hunian vertikal dengan jaringan transportasi umum dalam rangka mengoptimalkan penggunaan lahan di kawasan perkotaan.
Latar Belakang Keterbatasan Lahan
Kepadatan penduduk yang tinggi serta terbatasnya lahan terbuka membuat pembangunan rumah tapak tradisional semakin sulit di kota‑kota besar. Solusi yang muncul adalah pembangunan gedung tinggi yang menggabungkan fungsi tempat tinggal, komersial, dan fasilitas publik.
Usulan BTN
BTN menyarankan beberapa langkah konkrit, antara lain:
- Mengintegrasikan akses langsung lift atau tangga ke stasiun kereta, halte bus, dan terminal MRT dalam desain gedung.
- Memberikan insentif fiskal bagi pengembang yang menyertakan infrastruktur transportasi dalam proyeknya.
- Mengatur zona tata ruang agar area sekitar gedung vertikal menjadi “hub” mobilitas publik.
Manfaat bagi Pemerintah dan Masyarakat
Dengan menghubungkan hunian vertikal ke transportasi publik, diharapkan terjadinya pengurangan kebutuhan kendaraan pribadi, penurunan kemacetan, serta peningkatan kualitas udara. Selain itu, nilai properti di sekitar “pintu masuk” transportasi dapat meningkat, memberi kontribusi pada penerimaan pajak daerah.
Tantangan Implementasi
Beberapa kendala yang perlu diatasi meliputi koordinasi antar kementerian, penyediaan anggaran untuk infrastruktur tambahan, serta penyesuaian regulasi zonasi. BTN menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan lembaga keuangan untuk mewujudkan skema ini.
Jika kebijakan ini diadopsi, model hunian vertikal yang terhubung dengan transportasi publik dapat menjadi contoh bagi kota lain di Indonesia dalam upaya menciptakan lingkungan urban yang lebih berkelanjutan.
