Keuangan.id – 20 April 2026 | Kasus hampir tertukarnya bayi di RS Hasan Sadikin pada awal April 2026 kembali menggegerkan publik setelah video viral seorang ibu muda mengungkapkan kekeliruan administratif yang hampir berujung tragedi. Insiden ini menyoroti celah prosedur di rumah sakit rujukan utama Jawa Barat serta menimbulkan sorotan intensif dari pemerintah daerah, kepolisian, dan DPRD setempat.
Latar Belakang dan Kondisi Medis Bayi
Pada 5 April 2026, seorang ibu bernama Nina Saleha (27) membawa putra ketiganya yang baru lahir dengan gejala kuning ke RS Hasan Sadikin, rumah sakit rujukan kelas A yang dikelola oleh Universitas Padjadjaran. Bayi tersebut dirawat di ruang Neonatal High Care Unit (NHCU) selama tiga hari, dimana kondisi klinisnya membaik secara signifikan. Dokter mengizinkan keluarnya bayi pada 8 April 2026.
Kronologi Penyerahan yang Salah
Sesaat sebelum proses pulang, Nina dan suaminya harus meninggalkan ruang perawatan untuk makan siang karena perawat belum memberikan kabar resmi. Saat kembali, mereka dikejutkan menemukan seorang pasangan suami istri lain sedang memegang bayi di lorong. Identitas visual, seperti pakaian dan selimut, langsung menegaskan bahwa bayi tersebut bukan milik mereka. Lebih parah lagi, gelang identitas bayi sudah dipotong oleh perawat dengan alasan “takut ada virus”.
Setelah menyadari kesalahan, pihak rumah sakit langsung mengambil kembali bayi yang seharusnya menjadi milik Nina. Manajemen RS Hasan Sadikin menyebut insiden sebagai “distraksi petugas” dan menyatakan bahwa kejadian telah diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, perawat yang terlibat diberi sanksi SP1 dan dinonaktifkan sementara.
Tanggapan Pemerintah, Kepolisian, dan DPRD
Kasus ini memicu penyelidikan lintas lembaga. Dinas Kesehatan Jawa Barat, Sekretaris Daerah, serta DPRD Jawa Barat mengirim tim audit untuk menelusuri kepatuhan SOP, potensi kelalaian sistematis, bahkan dugaan jaringan perdagangan anak. Polda Jabar membuka penyelidikan pidana terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPO) dan pelanggaran perlindungan anak. Orangtua Nina, melalui kuasa hukumnya, mengirim somasi resmi pada 13 April 2026, menuntut transparansi penuh mengenai petugas yang terlibat serta identitas pasangan misterius yang sempat memegang bayinya.
Implikasi terhadap Kebijakan Kesehatan dan Kepercayaan Publik
Insiden di RS Hasan Sadikin menimbulkan pertanyaan kritis tentang standar keamanan pasien di fasilitas kesehatan tingkat tinggi. Kejadian serupa mengingatkan pada kasus bayi ditemukan dalam tas di Sukoharjo pada 20 April 2026, meski berbeda konteks, keduanya menggarisbawahi pentingnya prosedur identifikasi bayi yang ketat.
Selain menimbulkan protes publik, kasus ini memengaruhi persepsi masyarakat terhadap upaya percepatan regulasi BPOM yang diumumkan pada 17 April 2025. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam kunjungan ke RS Hasan Sadikin menegaskan komitmen pemangkasan waktu registrasi obat, namun insiden internal rumah sakit menyoroti bahwa perbaikan regulasi tidak cukup tanpa penguatan prosedur operasional di lapangan.
Langkah-Langkah Perbaikan yang Diharapkan
- Revisi dan digitalisasi sistem identifikasi neonatus dengan barcode yang tidak dapat dipotong.
- Pelatihan ulang seluruh staf medis dan administratif mengenai protokol penyerahan bayi.
- Pembentukan unit audit independen yang melaporkan temuan secara berkala kepada Kementerian Kesehatan.
- Penguatan koordinasi antara rumah sakit, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak untuk menghindari potensi eksploitasi.
Kesimpulan
Kasus hampir tertukarnya bayi di RS Hasan Sadikin menjadi alarm bagi seluruh sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Kegagalan prosedur administratif yang sederhana dapat berujung pada kerusakan kepercayaan publik dan membuka peluang kejahatan serius. Penyelidikan yang sedang berlangsung diharapkan menghasilkan rekomendasi konkrit, bukan sekadar penyelesaian secara kekeluargaan. Sementara itu, rumah sakit harus segera menerapkan langkah-langkah pencegahan yang transparan, memastikan setiap bayi yang keluar dari ruang perawatan teridentifikasi dengan aman, serta menjamin akuntabilitas petugas yang terlibat.
