Keuangan.id – 27 April 2026 | Direktorat Narkotika dan Psikotropika (BNN) kembali menjadi sorotan publik setelah mengajukan usulan pelarangan vape dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika. Usulan tersebut menimbulkan perdebatan sengit antara pihak regulator, industri vape, dan masyarakat yang menganggap vape sebagai alternatif rokok konvensional. Artikel ini menyajikan rangkaian alasan BNN, reaksi industri, serta implikasi kebijakan yang diusulkan.
Alasan BNN Mengusulkan Pelarangan Vape
BNN menekankan beberapa poin utama dalam usulannya. Pertama, data kesehatan menunjukkan peningkatan kasus gangguan pernapasan dan iritasi mulut pada pengguna vape, terutama remaja. Kedua, kandungan kimia dalam cairan vape, seperti nikotin, diacetyl, dan formaldehid, dianggap memiliki potensi adiktif yang sebanding dengan narkotika tradisional. Ketiga, BNN khawatir adanya pergeseran persepsi publik yang menganggap vape sebagai barang legal dan aman, sehingga memperluas basis konsumen narkotika terlarang.
Respons Industri Vape dan Pandangan Publik
Perwakilan asosiasi industri vape, yang dipimpin oleh Akvindo, menolak keras penyamakan vape dengan narkotika. Mereka menegaskan bahwa vape merupakan produk yang telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan memiliki standar kualitas. Akvindo juga menyoroti kontribusi ekonomi industri vape, termasuk penciptaan lapangan kerja dan pajak yang signifikan bagi negara. Di sisi lain, sebagian kalangan masyarakat, khususnya orang tua dan organisasi kesehatan, menyambut baik langkah BNN sebagai upaya perlindungan generasi muda.
Dampak Potensial Jika Pelarangan Diterapkan
Jika pelarangan vape disahkan, industri akan menghadapi tantangan besar. Penurunan penjualan diperkirakan mencapai 30-40% dalam dua tahun pertama, mengingat pasar vape yang masih berkembang pesat. Selain itu, ada risiko beralih ke produk ilegal yang tidak terkontrol kualitasnya, meningkatkan bahaya kesehatan yang lebih tinggi. Pemerintah perlu menyiapkan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mengantisipasi peredaran gelap.
Langkah-Langkah Pemerintah dalam RUU Narkotika
RUU Narkotika yang sedang dibahas mencakup beberapa pasal yang secara khusus menargetkan produk yang mengandung zat adiktif tinggi, termasuk vape. RUU tersebut mengatur sanksi pidana bagi produsen, distributor, dan penjual yang melanggar. Selain itu, RUU menekankan pentingnya edukasi publik melalui kampanye anti-narkoba yang mencakup bahaya vape. Pemerintah juga berencana memperkuat koordinasi antar lembaga, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan BNN.
Proyeksi Kebijakan ke Depan
Para pakar kebijakan memperkirakan proses legislasi akan memakan waktu beberapa bulan, mengingat harus melalui pembahasan di DPR dan masukan dari berbagai stakeholder. Sementara itu, BNN terus melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data terbaru mengenai penggunaan vape di kalangan remaja. Data ini akan menjadi dasar kuat dalam argumentasi pelarangan di depan parlemen.
Secara keseluruhan, usulan pelarangan vape dalam RUU Narkotika mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan dinamika ekonomi. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada dialog terbuka antara regulator, industri, dan masyarakat. Ke depannya, kebijakan yang tepat dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam menangani permasalahan vape yang semakin kompleks.
