Keuangan.id – 07 April 2026 | JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI kembali menegaskan pentingnya penyaluran subsidi LPG 3 kilogram yang tepat sasaran menjelang akhir tahun anggaran 2026. Ketua Banggar, Said Abdullah, menolak keras usulan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan mengusulkan mekanisme verifikasi berbasis biometrik, seperti sidik jari dan pemindaian retina, untuk memastikan hanya penerima berhak yang mendapatkan tabung elpiji.
Dalam dua pernyataan publik yang terpisah pada 6 dan 7 April 2026, Said menekankan bahwa data sosial ekonomi nasional (SEN) yang saat ini menjadi acuan belum cukup kuat. “Caranya bukan sekadar pemerintah punya data terpusat, tetapi juga verifikasi berulang, misalnya dengan sidik jari atau retina mata bagi masyarakat yang berhak,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan.
Mekanisme Verifikasi Biometrik
Usulan Said mencakup tiga tahap utama:
- Pengumpulan data biometrik awal: Setiap calon penerima LPG 3 kg harus mendaftarkan sidik jari dan citra retina ke basis data nasional.
- Verifikasi berulang: Saat mengajukan permohonan atau memperbarui hak, data biometrik akan dicocokkan kembali untuk menghindari duplikasi atau penyalahgunaan.
- Audit independen: Lembaga audit eksternal akan melakukan pemeriksaan periodik untuk menilai akurasi dan integritas sistem.
Dengan pendekatan berlapis ini, Banggar berharap distribusi LPG dapat lebih tepat dan mengurangi kebocoran anggaran.
Angka Target dan Efisiensi Anggaran
Said menyampaikan hasil perhitungan internal Banggar yang menunjukkan perbedaan signifikan antara kuota yang selama ini ditetapkan pemerintah (8,6 juta tabung) dengan kebutuhan riil yang seharusnya (sekitar 5,4 juta tabung). Ia menegaskan, “Jika penyaluran tepat sasaran, kita cukup gunakan 5,4 juta tabung, bukan 8,6 juta, sehingga tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia.”
Angka tersebut menandakan potensi penghematan yang dapat dialokasikan kembali ke sektor lain, misalnya pendidikan atau kesehatan, tanpa mengorbankan kepentingan rumah tangga miskin yang sangat bergantung pada LPG untuk memasak.
Penolakan terhadap Pengurangan Subsidi BBM
Said juga menolak gagasan pengurangan subsidi BBM yang diajukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, mengurangi subsidi BBM di tengah tekanan inflasi global justru menambah beban daya beli masyarakat. “Kami tidak setuju kalau subsidi BBM dikurangi. Yang diperlukan adalah memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran, bukan memotong bantuan yang sudah sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah seharusnya tidak berfokus pada penyesuaian harga BBM non‑subsidi yang belum naik, melainkan pada mekanisme distribusi subsidi yang transparan dan terukur.
Respons Pemerintah dan Langkah Selanjutnya
Menanggapi usulan Banggar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kesiapan untuk menguji coba sistem biometrik di beberapa wilayah prioritas, termasuk Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berjanji akan menyusun regulasi pelaksanaan dalam tiga bulan ke depan, sambil tetap menjaga kelancaran pasokan LPG selama masa transisi.
Di samping itu, Kementerian Keuangan diperkirakan akan melakukan evaluasi dampak fiskal dari pengurangan kuota LPG, dengan target akhir tahun 2026 untuk menurunkan beban subsidi sebesar 20 persen tanpa mengurangi manfaat bagi keluarga berpendapatan rendah.
Secara keseluruhan, langkah-langkah ini mencerminkan upaya lintas sektor—parlemen, eksekutif, dan lembaga pengawas—untuk menjawab tantangan energi nasional sambil menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.
Dengan menegakkan verifikasi biometrik dan menyesuaikan kuota berdasarkan data yang terverifikasi, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas subsidi, mengurangi kebocoran, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan energi negara.
