Keuangan.id – 15 Maret 2026 | Jakarta – Pemerintah pusat resmi menunjuk Bahtiar Baharuddin sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) menggantikan posisi kosong yang muncul setelah pemberhentian gubernur sebelumnya. Penunjukan ini menandai babak baru dalam dinamika politik daerah, sekaligus menimbulkan ekspektasi tinggi dari berbagai kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan.
Latar Belakang Penunjukan
Bahtiar Baharuddin, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Sulsel, memiliki rekam jejak panjang dalam birokrasi pemerintahan provinsi. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, ia menapaki kariernya sejak awal 2000-an, mengisi berbagai posisi strategis di bidang tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan pembangunan infrastruktur. Pengalaman tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dalam menempatkannya sebagai penunjuk tugas gubernur.
Profil Singkat Bahtiar Baharuddin
Berusia 52 tahun, Bahtiar dikenal sebagai figur yang tegas namun bersahabat. Selama menjabat sebagai Sekretaris Daerah, ia berhasil mempercepat proses perizinan usaha, meningkatkan transparansi anggaran, serta menginisiasi program revitalisasi kawasan industri di kawasan Makassar dan sekitarnya. Selain itu, ia juga aktif dalam forum-forum kebijakan nasional, termasuk menjadi anggota Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.
Prioritas Utama Pemerintahan Penjabat
Setelah penunjukan resmi, Bahtiar mengumumkan tiga prioritas utama yang akan menjadi fokus pemerintahannya selama masa transisi:
- Stabilisasi Keuangan Daerah: Mengoptimalkan pendapatan daerah melalui reformasi pajak daerah, pengelolaan aset, dan penataan kembali proyek-proyek infrastruktur yang belum selesai.
- Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Memperkuat program bantuan sosial, terutama bagi daerah rawan kemiskinan di wilayah pesisir dan pedalaman.
- Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan: Mempercepat pembangunan jalan raya, pelabuhan, serta jaringan listrik di daerah yang masih kurang terlayani, dengan memperhatikan aspek lingkungan.
Respons Masyarakat dan Partai Politik
Berbagai unsur politik di Sulsel memberikan respons beragam terhadap penunjukan Bahtiar. Partai-partai koalisi gubernur sebelumnya menyambut baik langkah ini, menganggapnya sebagai upaya menjaga kesinambungan pemerintahan. Sementara itu, kelompok oposisi menyoroti pentingnya transparansi dalam proses seleksi penunjuk tugas, serta menuntut agar proses pemilihan gubernur definitif segera dilaksanakan melalui pemilu daerah.
Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil dan LSM menilai bahwa Bahtiar memiliki peluang besar untuk memperbaiki tata kelola daerah, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Mereka menekankan pentingnya melibatkan publik dalam perencanaan kebijakan, guna menghindari keputusan yang bersifat otoriter.
Isu-isu Strategis yang Menghadapi Sulsel
Sulawesi Selatan memiliki sejumlah tantangan struktural yang harus diatasi dalam waktu singkat. Pertama, ketimpangan pembangunan antara kawasan perkotaan Makassar dan daerah pedalaman masih signifikan. Kedua, masalah transportasi laut dan darat yang belum optimal menghambat mobilitas barang dan jasa. Ketiga, risiko bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor, memerlukan penanganan yang terintegrasi.
Bahtiar menegaskan komitmennya untuk membentuk tim teknis lintas sektoral, yang melibatkan akademisi, praktisi, dan perwakilan komunitas lokal. Tim ini akan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan, serta merumuskan kebijakan mitigasi bencana berbasis data.
Harapan dan Tantangan Politik
Penunjukan Bahtiar datang pada momen politik yang sensitif, mengingat masa jabatan gubernur akan berakhir pada tahun 2028. Selama masa transisi, ia harus menyeimbangkan antara melaksanakan kebijakan jangka pendek yang berdampak langsung, dan menyiapkan fondasi bagi pemimpin terpilih selanjutnya. Keberhasilan Bahtiar dalam mengelola ekspektasi publik, menjaga stabilitas politik, serta meningkatkan kinerja aparatur akan menjadi tolok ukur utama penilaian masyarakat.
Jika berhasil, kepemimpinan Bahtiar dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mengatasi krisis kepemimpinan dan memperkuat tata kelola daerah. Namun, kegagalan dalam mengatasi isu-isu krusial berpotensi memperburuk ketidakpercayaan publik dan memicu ketegangan politik.
Dengan latar belakang yang kuat dan agenda kerja yang terstruktur, Bahtiar Baharuddin kini berada di garis depan tantangan pemerintahan Sulsel. Waktu akan menentukan apakah ia mampu mengubah harapan menjadi realitas konkret bagi jutaan warga provinsi yang mengandalkan kepemimpinan yang stabil, transparan, dan pro‑rakyat.
