Bahlil Ungkap Langkah Pemerintah Atas Harga BBM Nonsubsidi dan Upaya Diplomatik Buka Jalan Kapal Pertamina Lewat Hormuz

Bahlil Ungkap Langkah Pemerintah Atas Harga BBM Nonsubsidi dan Upaya Diplomatik Buka Jalan Kapal Pertamina Lewat Hormuz
Bahlil Ungkap Langkah Pemerintah Atas Harga BBM Nonsubsidi dan Upaya Diplomatik Buka Jalan Kapal Pertamina Lewat Hormuz

Keuangan.id – 21 April 2026 | Jakarta, 20 April 2026 – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan serangkaian kebijakan penting terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi serta upaya diplomatik untuk mengamankan kelancaran pelayaran dua kapal tanker milik Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz.

Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi

Setelah Pertamina melakukan penyesuaian tarif pada produk Premium Turbo (RON 98), Dexlite (CN 51), dan Dex (CN 53) per 18 April 2026, Bahlil menegaskan bahwa harga BBM nonsubsidi dapat mengalami penyesuaian bulanan sesuai dengan keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Ia menekankan bahwa penyesuaian tidak selalu berarti kenaikan; bila harga minyak dunia turun, tarif BBM nonsubsidi dapat turun pula.

“Saya katakan bahwa kalau untuk BBM nonsubsidi ada penyesuaian harga, tahap pertama sekarang. Tahap berikutnya kita lihat penyesuaian. Kalau harganya turun, ya tidak naik. Tetapi kalau harga naik, mungkin akan ada penyesuaian,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Namun, ia menegaskan bahwa harga BBM subsidi seperti Pertalite (RON 90) dan Solar Subsidi (CN 48) tidak akan berubah selama harga minyak mentah internasional (ICP) berada di bawah USD 100 per barel. “Karena yang bisa pemerintah jamin itu kan harga subsidi, peraturan Menteri ESDM sudah jelas ada formula itu. Jika subsidi sampai dengan harga ICP dunia USD 100, tidak akan naik rata-rata,” tegasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kestabilan keuangan Pertamina, mengurangi beban subsidi negara, serta menstimulasi konsumsi BBM nonsubsidi yang lebih kompetitif di pasar domestik.

Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz

Secara bersamaan, Bahlil menanggapi situasi geopolitik di Teluk Arab dimana dua kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) – Pertamina Pride dan Gamsunoro – masih berada di perairan Teluk Persia dan belum dapat melintasi Selat Hormuz. Penutupan selat oleh militer Iran pada 18 April 2026 menambah ketidakpastian bagi transportasi energi nasional.

“Kita terus melakukan komunikasi intensif dengan pihak Iran. Kolaborasi ESDM dengan Kemenlu juga kita lakukan terus. Doakan ya,” kata Bahlil usai konferensi pers tentang penemuan gas raksasa di Kalimantan Timur.

Dia menolak memberikan detail taktik diplomatik, menyebut bahwa tidak semua informasi dapat dibuka ke publik karena sensitivitas geopolitik. “Ini bicara geopolitik, boleh kita terbuka tapi jangan terlalu banyak terbuka‑terbuka, nanti malu juga kita ya,” ujar Bahlil.

Pihak PIS melalui juru bicara Vega Pita menegaskan bahwa kedua kapal berada di zona aman, namun jalur pelayaran belum dibuka. PIS terus memantau situasi, menyiapkan rencana pelayaran (passage plan) yang aman, serta berkoordinasi dengan otoritas terkait termasuk Kementerian Luar Negeri.

Menurut data Vessel Finder, Pertamina Pride terdeteksi di lepas pantai Al Jubail, Arab Saudi, sementara Gamsunoro berada di lepas pantai Dubai, Uni Emirat Arab. Kedua kapal tersebut mengangkut produk minyak mentah yang penting bagi pasokan domestik dan ekspor.

Implikasi Ekonomi dan Energi Nasional

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi bersamaan dengan ketegangan di Selat Hormuz menimbulkan dua tantangan utama bagi pemerintah: menjaga kestabilan harga energi bagi konsumen dan memastikan kelancaran rantai pasok minyak dari wilayah Timur Tengah. Bahlil menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga tetap berlandaskan pada mekanisme pasar internasional, sementara upaya diplomatik berfokus pada keamanan pelayaran dan kepastian hukum bagi kapal Indonesia.

Jika selat tetap tertutup, risiko kenaikan biaya pengiriman dapat memicu inflasi energi domestik. Oleh karena itu, koordinasi lintas kementerian antara ESDM dan Kemenlu menjadi krusial untuk mengurangi dampak negatif terhadap neraca perdagangan dan stabilitas energi nasional.

Secara keseluruhan, langkah Bahlil mencerminkan pendekatan dua sisi: penyesuaian kebijakan internal untuk menanggapi fluktuasi pasar global dan upaya eksternal untuk melindungi kepentingan strategis Indonesia di jalur perdagangan penting.

Dengan harapan harga BBM dapat tetap terkendali dan kapal Pertamina dapat segera melintasi Selat Hormuz, pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan dukungan moral dan doa, sekaligus memantau perkembangan situasi secara cermat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *