Keuangan.id – 31 Maret 2026 | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di Indonesia mengikuti mekanisme pasar global sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Ia menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri Forum Bisnis Indonesia‑Jepang di Tokyo pada 31 Maret 2026, menanggapi spekulasi kenaikan harga BBM nonsubsidi hingga 10 % yang diperkirakan berlaku mulai 1 April 2026.
Poin utama:
- Harga BBM nonsubsidi ditentukan oleh dinamika pasar energi internasional, tanpa memerlukan pengumuman resmi karena sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM tahun 2022.
- BBM nonsubsidi tidak menambah beban pada anggaran negara karena tidak mengandung subsidi.
- Kebijakan BBM subsidi masih menunggu keputusan Presiden, dengan pertimbangan daya beli masyarakat.
BBM nonsubsidi umumnya dipakai oleh konsumen yang mampu dan sektor usaha, seperti bensin RON 95 dan RON 98. Karena konsumen membayar penuh, pemerintah tidak menanggung biaya apapun terkait perubahan harga tersebut.
Sementara itu, kebijakan BBM subsidi tetap menjadi prioritas pemerintah untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah. Bahlil menegaskan keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, yang akan menentukan “tanggal mainnya” kebijakan subsidi setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli rakyat.
Pihak Pertamina melalui Wakil Presiden Corporate Communication, Muhammad Baron, menegaskan belum ada pengumuman resmi tentang kenaikan harga BBM jenis Pertamax per 1 April 2026. Masyarakat diimbau untuk memperoleh informasi dari kanal resmi dan menggunakan energi secara bijak.
