Keuangan.id – 22 April 2026 | Menteri Investasi, Bahlil, mengumumkan langkah baru untuk memperbaiki regulasi IUP Tambang di kawasan hutan guna menarik investasi besar. Pemerintah menargetkan aliran dana hingga Rp340 triliun atau setara USD20 miliar melalui penataan izin pertambangan yang lebih transparan dan berkelanjutan.
Strategi utama mencakup tiga pilar utama:
- Penyederhanaan proses perizinan dengan sistem digital terpadu.
- Peningkatan standar lingkungan dan penegakan tata kelola hutan yang ketat.
- Pemberian insentif fiskal bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi bersih.
Manfaat bagi perekonomian
Jika target tercapai, investasi tersebut dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) dan menciptakan ribuan lapangan kerja baru, terutama di daerah terpencil. Selain itu, pendapatan negara dari pajak dan royalti diperkirakan akan naik signifikan, mendukung pembiayaan infrastruktur publik.
Namun, kebijakan ini juga menuai kritik dari kelompok lingkungan yang khawatir dampak penebangan hutan dapat memperburuk perubahan iklim. Pemerintah berjanji akan melakukan audit independen serta melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan.
Dengan pendekatan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam, diharapkan IUP Tambang menjadi instrumen yang memacu investasi tanpa mengorbankan keberlanjutan hutan Indonesia.
