Keuangan.id – 07 April 2026 | Pemerintah Indonesia mengambil langkah penting untuk menahan dampak kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur) yang baru-baru ini melambung tajam. Kenaikan biaya avtur diproyeksikan dapat menambah beban operasional maskapai, yang pada gilirannya bisa diteruskan ke penumpang dalam bentuk tarif tiket yang lebih tinggi.
Untuk melindungi konsumen, Kementerian Perhubungan menetapkan batas maksimum kenaikan tarif tiket domestik antara 9% hingga 13% selama periode tertentu. Batas ini bersifat fleksibel dan akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan fluktuasi harga avtur internasional.
Berikut ini beberapa poin kunci kebijakan tersebut:
- Kenaikan tarif tidak boleh melebihi 13% dari tarif sebelumnya.
- Batas bawah kenaikan ditetapkan sebesar 9% untuk memastikan maskapai tetap memiliki margin operasional yang wajar.
- Kebijakan ini berlaku untuk semua rute penerbangan domestik, baik penerbangan reguler maupun charter.
- Pemerintah akan memantau harga avtur secara real‑time dan memberikan rekomendasi penyesuaian jika diperlukan.
Selain penetapan batas tarif, pemerintah juga berupaya menstabilkan harga avtur melalui langkah-langkah berikut:
| Langkah | Tujuan |
|---|---|
| Negosiasi kontrak jangka panjang dengan pemasok avtur | Mengurangi volatilitas harga |
| Pengembangan infrastruktur penyimpanan bahan bakar di dalam negeri | Meningkatkan kemandirian energi |
| Subsidi sementara untuk maskapai kecil | Membantu menahan beban biaya operasional |
Para pengamat ekonomi menilai bahwa kebijakan ini dapat menahan lonjakan tarif yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat terhadap perjalanan udara. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa jika harga avtur terus naik di atas tingkat yang dapat dikelola, pemerintah mungkin harus mempertimbangkan tambahan dukungan fiskal atau penyesuaian regulasi lebih lanjut.
Dengan langkah ini, diharapkan pasar penerbangan domestik tetap kompetitif, sementara konsumen tidak terbebani oleh kenaikan tarif yang berlebihan.
