Keuangan.id – 16 April 2026 | Dalam rapat internal yang dihadiri oleh para pejabat bank pembangunan daerah (BPD) dan perwakilan pemerintah daerah, Asbanda menegaskan perlunya peran BPD berubah dari sekadar saluran dana menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah. Ia menyoroti tekanan fiskal yang semakin berat akibat penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatnya beban belanja rutin.
Asbanda mengingatkan bahwa BPD memiliki keunggulan struktural berupa jaringan cabang yang tersebar luas, akses langsung ke pelaku usaha lokal, serta pemahaman mendalam tentang karakteristik ekonomi masing-masing wilayah. Dengan memanfaatkan aset-aset ini, BPD dapat mengembangkan produk‑produk keuangan yang lebih terfokus pada dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), inovasi agribisnis, serta proyek infrastruktur berkelanjutan.
Beberapa langkah konkret yang disarankan antara lain:
- Mengoptimalkan peran BPD sebagai fasilitator kredit berbasis hasil (revenue‑based financing) untuk sektor pertanian dan pariwisata.
- Mengembangkan skema pembiayaan bersama (syndicated loan) dengan bank sentral dan lembaga keuangan non‑bank guna memperbesar kapasitas pembiayaan proyek besar.
- Mendorong penerapan teknologi finansial (fintech) untuk mempercepat proses aplikasi kredit dan meningkatkan inklusi keuangan.
- Menetapkan target penyaluran dana ke sektor strategis yang dapat menghasilkan multiplier effect terhadap pendapatan daerah.
Asbanda juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ia mengusulkan pembentukan komite pengawasan independen yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan perwakilan bisnis untuk menilai kinerja BPD secara periodik.
Jika BPD mampu bertransformasi sesuai arahan tersebut, diharapkan tidak hanya dapat mengurangi tekanan fiskal daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperkuat ketahanan ekonomi wilayah dalam jangka panjang.
