Keuangan.id – 23 April 2026 | Kapolda Papua Barat Daya mengumumkan bahwa tujuh anggota kepolisian yang bertugas di Polres Sorong sedang dalam proses pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda). Kasus ini muncul setelah munculnya pengakuan dari seorang kuasa hukum yang menyebutkan adanya jaringan penyalahgunaan BBM subsidi yang melibatkan oknum polisi.
Identitas Oknum Polisi
Ketujuh tersangka masing‑masing dikenal dengan inisial W, AS, H, E, S, JT, dan Y. Semua anggota tersebut berada di bawah komando Polres Sorong dan memiliki akses langsung terhadap distribusi bahan bakar di wilayah tersebut.
Langkah Penegakan Hukum
Komisaris Polisi Jenny Hengkelare, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Daya, menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum di kalangan internal kepolisian. “Polri berkomitmen menindak tegas penyalahgunaan BBM subsidi, khususnya di Sorong,” ujar Jenny dalam konferensi pers pada 23 April 2026.
Proses pemeriksaan meliputi pengumpulan bukti, wawancara saksi, serta audit dokumen distribusi BBM. Jika terbukti bersalah, para oknum akan dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
Motif dan Celah Penyalahgunaan
Jenny menjelaskan bahwa perbedaan harga yang signifikan antara BBM bersubsidi dan non‑subsidi menjadi celah utama yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Harga BBM subsidi yang lebih murah menciptakan peluang bagi oknum untuk menjual bahan bakar secara ilegal dengan margin keuntungan yang besar.
Selain itu, dinamika pasar global, termasuk kenaikan harga minyak dunia, menambah tekanan pada sistem subsidi nasional. Meskipun begitu, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun demi melindungi konsumen akhir.
Peran Masyarakat dan Pengawasan
Jenny mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi distribusi BBM subsidi. “Keterlibatan publik sangat penting untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
- W – Petugas lapangan Polres Sorong
- AS – Petugas logistik
- H – Petugas administrasi
- E – Petugas penyuluhan
- S – Petugas intelijen daerah
- JT – Petugas operasional
- Y – Petugas pengawasan
Implikasi Terhadap Kebijakan BBM
Kasus ini menimbulkan tekanan bagi pemerintah pusat untuk memperketat mekanisme pengawasan subsidi bahan bakar. Diharapkan adanya sistem pelaporan digital dan audit berkala yang dapat mengurangi peluang manipulasi data.
Secara jangka panjang, penyelesaian kasus ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan menegaskan komitmen negara dalam menjaga keberlanjutan kebijakan subsidi yang tepat sasaran.
Dengan langkah tegas yang diambil oleh Propam dan Irwasda, proses penyelidikan masih berjalan dan hasil akhir diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.
