Keuangan.id – 11 Maret 2026 | JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, menekankan pentingnya percepatan penanggulangan tuberkulosis (TBC) di tingkat pemerintah daerah (Pemda), khususnya di wilayah Jawa Barat yang masih mencatat angka kasus tinggi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata dalam Upaya Percepatan Eliminasi TBC yang dilaksanakan di Gedung Mohamad Toha, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (10/3/2026).
Wiyagus menegaskan bahwa penanganan TBC merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berhubungan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, ia mendesak Pemda untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran daerah demi menurunkan beban penyakit yang masih menjadi endemik di sejumlah wilayah.
Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Menurut Wiyagus, strategi penguatan perencanaan meliputi:
- Integrasi program TBC dalam dokumen RPJMD dan RKPD masing‑masing daerah.
- Penyediaan anggaran khusus untuk kegiatan skrining, pengobatan, dan pemantauan pasien TBC.
- Pembentukan tim koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya dan memastikan bahwa program penanggulangan TBC tidak terpinggirkan dalam prioritas pembangunan daerah.
Keterbukaan Data sebagai Kunci Strategi
Wiyagus menekankan pentingnya keterbukaan data kasus TBC. “Kita jangan malu untuk mengekspos data yang sesungguhnya, sekalipun angka besar. Justru di sinilah nanti kita dapat merumuskan strategi yang tepat,” ujarnya. Ia mengajak Pemda untuk secara transparan melaporkan kondisi lapangan, termasuk wilayah dengan angka prevalensi tinggi, sehingga intervensi dapat disesuaikan secara akurat.
Kolaborasi dari Tingkat Kabupaten hingga Desa
Keberhasilan penanggulangan TBC sangat bergantung pada kolaborasi lintas tingkat. Wiyagus menyoroti peran penting camat, kepala desa, dan kader masyarakat dalam menjangkau rumah tangga yang berisiko. Beberapa langkah yang diusulkan antara lain:
- Pembentukan posko kesehatan desa yang dilengkapi dengan fasilitas skrining cepat.
- Pelatihan kader kesehatan desa untuk mendeteksi gejala awal dan melakukan rujukan.
- Pengadaan alat ventilasi sederhana bagi rumah dengan sirkulasi udara buruk.
Kolaborasi ini diharapkan dapat menembus lapisan masyarakat yang paling rentan, terutama di daerah dengan kepadatan hunian tinggi, sanitasi tidak memadai, dan tingkat kemiskinan yang signifikan.
Faktor Risiko yang Harus Diperhatikan
Wiyagus mengingatkan bahwa penanganan TBC tidak dapat dipisahkan dari faktor risiko struktural. Ia mencatat beberapa faktor yang harus menjadi fokus kebijakan daerah:
- Kepadatan hunian: Rumah susun atau permukiman padat meningkatkan risiko penularan.
- Ventilasi rumah yang buruk: Kurangnya sirkulasi udara memperparah penyebaran bakteri Mycobacterium tuberculosis.
- Kemiskinan: Membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan nutrisi yang memadai.
- Sanitasi tidak layak: Kondisi lingkungan yang tidak bersih dapat memperburuk kesehatan pernapasan.
Dengan memperhatikan faktor‑faktor tersebut, upaya penanggulangan TBC dapat diintegrasikan ke dalam program pembangunan infrastruktur, perumahan, dan kesejahteraan sosial.
Dukungan Lintas Sektor dan Kehadiran Tokoh Kunci
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benjamin Paulus Octavianus, Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, serta pejabat terkait lainnya. Kehadiran mereka menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung upaya daerah melalui sinergi kebijakan kesehatan dan pemerintahan.
Secara keseluruhan, percepatan penanggulangan TBC di Jawa Barat diharapkan tidak hanya menurunkan angka kasus, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendekatan terintegrasi yang melibatkan perencanaan, anggaran, transparansi data, serta kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama untuk mencapai target eliminasi TBC pada tahun-tahun mendatang.
Dengan langkah konkret yang telah dirumuskan, Pemda diharapkan dapat segera mengimplementasikan program‑program tersebut, menjadikan Jawa Barat sebagai contoh keberhasilan penanggulangan TBC yang dapat direplikasi di wilayah lain.
