Keuangan.id – 16 Maret 2026 | Deputi Gubernur Aceh, Dr. Ir. Zaini Abdullah, bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) H. Muhammad Prasetyo, secara resmi meresmikan serangkaian 104 unit hunian tetap yang telah selesai dibangun di Kabupaten Aceh Utara. Upacara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Maret 2026, menarik perhatian sejumlah tokoh pemerintahan daerah, perwakilan lembaga sosial, serta warga setempat yang menantikan penyelesaian proyek perumahan ini.
Program penyediaan hunian tetap ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah provinsi Aceh yang bertujuan mengurangi tingkat rumah tidak layak huni, khususnya di wilayah pedalaman dan daerah rawan bencana. Selama tiga tahun terakhir, dinas perumahan dan permukiman Aceh bekerja sama dengan Kementerian PUPR serta Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk mendesain, membangun, dan mengawasi pelaksanaan proyek. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 250 miliar, mencakup pembangunan rumah, interior, serta fasilitas ibadah.
Detail Unit Hunian
Ke-104 unit rumah yang diserahkan kepada kepala keluarga di Aceh Utara memiliki luas bangunan rata-rata 70 meter persegi, dengan tiga kamar tidur, satu kamar mandi, ruang tamu, serta dapur terintegrasi. Setiap rumah dilengkapi dengan sistem sanitasi yang ramah lingkungan, jaringan listrik 220 volt, dan akses internet broadband yang disubsidi pemerintah. Struktur bangunan menggunakan bahan baku lokal yang tahan gempa, sesuai dengan standar SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk daerah rawan gempa bumi.
Interior dan Fasilitas Keagamaan
Selain konstruksi utama, pemerintah provinsi memastikan setiap hunian memiliki interior lengkap. Lantai keramik berkualitas, plafon gypsum, serta cat dinding anti-jamur dipilih untuk meningkatkan kenyamanan penghuni. Setiap rumah dilengkapi dengan lemari pakaian built-in, rak dapur, serta perlengkapan listrik standar seperti saklar dan stop kontak berlabel aman.
Tak kalah penting, satu unit masjid mini dibangun di setiap blok perumahan, dengan kapasitas menampung sekitar 150 jamaah. Masjid tersebut dilengkapi dengan mihrab, mimbar, serta ruang serbaguna yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial dan pendidikan. Penempatan masjid di tengah kompleks dirancang untuk memudahkan akses ibadah bagi seluruh penghuni, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dalam komunitas baru ini.
Pernyataan Pejabat
Dalam sambutannya, Wagub Aceh menekankan bahwa proyek ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menyampaikan, “Setiap keluarga yang menerima kunci rumah ini bukan sekadar mendapat atap, tetapi juga harapan baru untuk menata masa depan yang lebih stabil dan produktif.” Menko Polkam menambahkan, “Kerjasama lintas kementerian dan pemerintah provinsi ini menjadi contoh sinergi yang dapat direplikasi di wilayah lain yang memiliki tantangan serupa. Kami berkomitmen terus mendukung program perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.”
Dampak Sosial Ekonomi
Para penerima manfaat, yang mayoritas merupakan kepala keluarga dengan penghasilan di bawah rata-rata provinsi, mengungkapkan rasa syukur yang mendalam. Ibu Siti Nurhaliza, salah satu penerima rumah, mengaku, “Selama bertahun‑tahun kami tinggal di rumah bambu yang rentan banjir. Sekarang, anak‑anak dapat belajar di lingkungan yang lebih aman, dan kami tidak lagi khawatir akan bencana alam.” Data awal menunjukkan peningkatan kepuasan hidup sebesar 45% di antara keluarga yang telah menempati hunian baru, serta penurunan signifikan dalam tingkat kepadatan penduduk di daerah kumuh.
Langkah Selanjutnya
Pemerintah Aceh menargetkan penyelesaian total 500 unit hunian tetap dalam lima tahun ke depan, mencakup wilayah Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Singkil. Rencana tersebut mencakup pembangunan fasilitas pendukung seperti sekolah, pusat kesehatan, serta area olahraga yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup komunitas. Selain itu, program pelatihan keterampilan kerja akan diluncurkan bagi penghuni baru, guna memaksimalkan potensi ekonomi lokal.
Upacara penyerahan kunci ini menandai akhir dari fase konstruksi dan awal dari fase pemukiman yang terorganisir. Diharapkan, keberhasilan proyek 104 hunian tetap ini dapat menjadi model bagi pemerintah daerah lain dalam upaya mengurangi rumah tidak layak huni dan memperkuat jaringan sosial‑ekonomi di seluruh Indonesia.
