Keuangan.id – 03 Mei 2026 | Pemerintah Indonesia semakin gencar menyesuaikan kebijakan fiskal untuk mempercepat peralihan ke kendaraan ramah lingkungan. Usulan perbedaan perlakuan pajak antara mobil berbahan bakar minyak (BBM) dan mobil listrik (EV) menjadi sorotan utama, sementara regulasi terbaru mengubah status pembebasan pajak kendaraan listrik. Kombinasi kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang beban biaya, insentif, dan prospek harga mobil listrik ke depan.
Perbedaan Pajak BBM vs Mobil Listrik
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menekankan bahwa insentif pajak bagi kendaraan listrik dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah. Kendaraan listrik diproyeksikan menurunkan biaya operasional serta menekan subsidi energi yang selama ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain, kendaraan berbahan bakar minyak dipertimbangkan akan menghadapi beban pajak yang lebih tinggi guna menginternalisasi biaya eksternalitas lingkungan.
Regulasi Terbaru dan Dampaknya
Pada tahun 2026, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2026 yang menghapuskan pengecualian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi mobil listrik. Sebelumnya, Peraturan Nomor 7 Tahun 2025 secara eksplisit membebaskan kendaraan berbasis energi terbarukan, termasuk listrik, biogas, dan tenaga surya, dari kedua jenis pajak tersebut.
Perubahan ini menimbulkan dilema: di satu sisi, pemerintah dapat memperluas basis penerimaan daerah, namun di sisi lain, daya tarik mobil listrik yang selama ini didorong oleh insentif pajak berkurang. Kebijakan ini mencerminkan upaya mencari keseimbangan antara menjaga ketahanan fiskal dan mempercepat transisi energi.
Inisiatif Daerah: Jawa Tengah dan Bengkulu
Beberapa provinsi mulai menyiapkan langkah adaptif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumumkan rencana kaji ulang PKB untuk kendaraan listrik. Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa revisi Perda Nomor 12 Tahun 2023 akan diproses bersama DPRD, memastikan regulasi tetap pro‑rakyat dan tidak memberatkan masyarakat.
Di Bengkulu, pemerintah daerah meluncurkan program Pemutihan Pajak Kendaraan 2026 yang berlaku hingga Agustus. Meskipun program tersebut tidak secara khusus menyebutkan kendaraan listrik, kebijakan pemutihan memberikan ruang bagi pemilik mobil listrik untuk menyesuaikan kewajiban pajak mereka sebelum regulasi baru berlaku.
Pembayaran Pajak Secara Digital
Layanan Samsat Digital Nasional (SIGNAL) kini memungkinkan pembayaran pajak STNK secara online untuk empat jenis kendaraan, termasuk mobil listrik. Persyaratan utama meliputi kesesuaian data kendaraan dan pemilik, serta tidak adanya masalah hukum pada kendaraan tersebut. Digitalisasi ini diharapkan mengurangi beban administratif dan mempercepat kepatuhan pajak.
Prospek Harga Mobil Listrik Tanpa Insentif
Tanpa insentif pajak, harga mobil listrik diprediksi akan mengalami kenaikan signifikan. Biaya produksi, terutama baterai, tetap tinggi, sementara beban pajak yang tidak lagi dikurangkan menambah total harga jual. Peningkatan harga ini dapat menghambat adopsi massal, terutama di kalangan konsumen menengah yang menjadi target utama pemerintah dalam upaya mengurangi emisi karbon.
Namun, potensi penghematan operasional jangka panjang—seperti rendahnya biaya listrik dibandingkan BBM—masih menjadi faktor penarik. Pemerintah diharapkan akan menyeimbangkan kebijakan fiskal dengan insentif non‑pajak, misalnya dukungan infrastruktur pengisian daya, untuk menjaga momentum transisi energi.
Secara keseluruhan, dinamika kebijakan pajak mobil listrik mencerminkan tantangan menyeimbangkan antara kebutuhan pendapatan daerah, tujuan lingkungan, dan kepentingan konsumen. Keputusan selanjutnya akan sangat menentukan kecepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia.
