Keuangan.id – 13 Maret 2026 | Rejang Lebong, Sumatera Barat – Seorang tetangga yang sudah lama mengenal Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari, mengungkapkan pola hidup sang kepala daerah yang cenderung menghindari interaksi langsung dengan masyarakat. Menurut saksi mata, Fikri Thobari jarang terlihat mengunjungi lingkungan sekitar rumahnya, bahkan pada momen-momen penting seperti perayaan desa atau pertemuan warga. Ungkapan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
Latar Belakang Fikri Thobari
Fikri Thobari terpilih menjadi Bupati Rejang Lebong pada tahun 2021 dengan mandat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mengoptimalkan potensi pariwisata daerah. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten dan memiliki latar belakang pendidikan di bidang administrasi publik. Selama masa jabatan, beberapa program unggulan telah diluncurkan, antara lain pembangunan jalan lintas desa, program kredit mikro untuk usaha kecil, serta revitalisasi kawasan wisata alam yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Namun, meski pencapaian kebijakan tersebut tercatat di laporan resmi pemerintah daerah, citra publik Fikri Thobari tampak teredam oleh persepsi masyarakat yang menganggapnya kurang hadir di lapangan. Kondisi ini menjadi sorotan khusus setelah tetangga terdekatnya, yang meminta anonim demi keamanan pribadi, memberikan kesaksian tentang kebiasaan sang bupati yang lebih memilih menghabiskan waktu di kantor atau rumah pribadi dibandingkan berinteraksi langsung dengan warga.
Keterangan Tetangga
Menurut keterangan yang diberikan, tetangga tersebut menyebutkan bahwa Fikri Thobari jarang keluar rumah pada siang atau sore hari, kecuali ketika ada agenda resmi yang diatur oleh tim komunikasinya. “Saya pernah melihat beliau hanya keluar untuk urusan resmi, misalnya ke kantor Bupati atau ke pertemuan yang dijadwalkan secara ketat. Bahkan ketika ada acara adat di lingkungan kami, beliau tidak muncul, hanya mengirimkan perwakilan,” ujar saksi.
Selain itu, tetangga tersebut menambahkan bahwa bupati tampak lebih nyaman berkomunikasi melalui media sosial resmi atau lewat surat edaran yang disebarkan oleh aparaturnya. “Dia lebih memilih menyalurkan pesan lewat Instagram atau Facebook resmi, bukan dengan turun langsung ke lapangan,” tambahnya. Pernyataan ini menimbulkan spekulasi bahwa Fikri Thobari mungkin mengandalkan strategi komunikasi digital sebagai ganti kehadiran fisik.
Dampak Sosialisasi Terbatas
- Keterbatasan Informasi Langsung: Warga merasa kesulitan memperoleh penjelasan langsung terkait program yang sedang berjalan, sehingga menimbulkan kebingungan dan miskomunikasi.
- Rasa Tidak Terhubung: Kurangnya interaksi pribadi menciptakan jarak emosional antara pemimpin dan masyarakat, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
- Penurunan Partisipasi Publik: Tanpa kehadiran bupati di forum-forum warga, motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah atau rapat terbuka berkurang.
- Pengaruh terhadap Kebijakan: Kebijakan yang dirumuskan tanpa masukan lapangan dapat kurang tepat sasaran, mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak optimal.
Reaksi Masyarakat dan Pemerintah
Berbagai kelompok masyarakat di Rejang Lebong menanggapi isu ini dengan beragam cara. Beberapa tokoh adat dan aktivis lokal mengadakan forum terbuka yang mengundang bupati untuk menyampaikan visi dan menjawab pertanyaan warga secara langsung. Namun, undangan tersebut belum mendapatkan respon resmi.
Di sisi lain, kantor Bupati melalui juru bicara resmi menegaskan bahwa Fikri Thobari selalu mengutamakan efisiensi dalam melaksanakan tugas. “Pak Bupati memang memiliki jadwal yang padat, tetapi semua program tetap dijalankan dengan melibatkan tim lapangan. Komunikasi digital yang digunakan merupakan bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik,” kata juru bicara tersebut.
Beberapa analis politik menilai bahwa pola kepemimpinan yang terkesan tertutup dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pejabat publik di era digital. “Kepemimpinan yang efektif tidak hanya mengandalkan kebijakan, tetapi juga kehadiran simbolik di mata rakyat. Tanpa itu, legitimasi politik bisa tergerus,” ujar Dr. Ahmad Fauzi, dosen Ilmu Politik Universitas Sumatera Barat.
Sejumlah warga mengusulkan solusi konkret, seperti penjadwalan rutin kunjungan ke desa-desa, penyelenggaraan posko layanan masyarakat yang lebih terbuka, serta peningkatan mekanisme umpan balik melalui aplikasi daring yang dapat dipantau secara transparan.
Menjawab harapan tersebut, Sekretaris Daerah mengumumkan rencana pelaksanaan program “Bupati Keliling” yang akan dimulai pada triwulan berikutnya. Program ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan komunikasi, sekaligus memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan daerah.
Meski demikian, tantangan utama tetap pada konsistensi pelaksanaan dan kemampuan bupati untuk menyeimbangkan antara agenda resmi dengan kehadiran sosial di tengah masyarakat. Keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana Fikri Thobari dapat memperbaiki citra kepemimpinan yang lebih inklusif dan responsif.
Dengan dinamika ini, mata publik dan media terus memantau langkah selanjutnya. Harapannya, hubungan antara pemerintah kabupaten dan warga Rejang Lebong dapat terjalin lebih erat, sehingga pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
