Keuangan.id – 09 April 2026 | Jakarta, 9 April 2026 – Kontroversi politik kembali memanas setelah Rismon Hasiholan Sianipar menuduh mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mendanai Roy Suryo serta jaringan pendukungnya sebesar lima miliar rupiah untuk menyelidiki keaslian ijazah Presiden ke-7, Joko Widodo. Tuduhan yang dianggap mengancam martabat JK ini memicu langkah hukum: JK melaporkan Rismar ke Bareskrim Polri pada Rabu, 8 April 2026 dengan nomor laporan LP/B/135/IV/SPKT.
Latihan Hukum: JK Laporkan Rismon karena Pencemaran Nama Baik
Dalam pertemuan di kantor Bareskrim Polri, JK menyatakan bahwa tuduhan Rismon merupakan bentuk pencemaran nama baik yang merusak reputasinya. “Martabat saya dilecehkan. Saya tidak pernah membayar siapa‑siapa untuk menyerang Jokowi,” ujar JK tegas. Ia menegaskan tidak ada komunikasi apapun dengan Jokowi terkait isu ijazah, serta tidak mengenal Rismon secara pribadi.
Rismon dan Klaim AI
Kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang, membantah seluruh tuduhan tersebut dengan menyebut bahwa video yang menampilkan klaim pendanaan tersebut merupakan hasil olahan kecerdasan buatan (AI). “Itu semua editan AI, Rismon tidak pernah menyebut nama Pak JK,” katanya kepada wartawan pada 6 April 2026.
JK menanggapi bantahan AI tersebut dengan catatan kritis: meski video dapat diproduksi secara artifisial, isi tuduhan tentang pembayaran Rp5 miliar tidak dibantah secara substantif. “Dia hanya membantah pelaku, bukan isi tuduhan. Kalau tidak benar, seharusnya ia menolak isi klaim itu,” tegas JK.
Roy Suryo Pujian kepada JK
Sementara itu, Roy Suryo, yang menjadi pusat kontroversi, menyampaikan pujian kepada JK dengan menyebutnya “Negarawan” dalam sebuah pernyataan yang tersebar luas di media sosial. Pujian ini menambah kompleksitas dinamika politik, mengingat Roy Suryo sebelumnya terlibat dalam penyelidikan ijazah Jokowi.
Langkah-Langkah Hukum Lainnya
- JK tidak hanya melaporkan Rismon, tetapi juga menindaklanjuti laporan terhadap empat kanal YouTube yang dianggap menyebarkan narasi fitnah, antara lain Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV, dan YouTuber Nusantara.
- Laporan tersebut masih berada pada tahap konsultasi tim hukum JK bersama Ditipidsiber dan Ditipidum Bareskrim Polri.
Analisis Dampak Politik
Klaim pendanaan sebesar lima miliar rupiah menimbulkan kegelisahan publik, terutama karena melibatkan tokoh tinggi seperti JK dan Roy Suryo. Jika terbukti palsu, tuduhan dapat memperparah polarisasi politik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Sebaliknya, apabila ada bukti kuat, maka konsekuensi hukum bagi JK dapat menjadi preseden penting dalam menegakkan integritas pejabat publik.
JK menutup pernyataannya dengan ajakan kepada Presiden Jokowi untuk memperlihatkan ijazah asli sebagai solusi paling sederhana. “Jika Pak Jokowi menunjukkan dokumen resmi, semua spekulasi akan hilang,” ujar JK.
Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Sementara itu, publik diminta menahan diri dari spekulasi berlebihan hingga hasil resmi diumumkan.
