Keuangan.id – 05 Mei 2026 | Polisi di Surabaya berhasil mengungkap jaringan joki yang melakukan kecurangan UTBK 2026 dengan cara memanipulasi data peserta, membayar sejumlah uang, hingga menyiapkan dokumen palsu. Kasus ini menambah daftar panjang praktik curang pada seleksi masuk perguruan tinggi negeri, menimbulkan keprihatinan di kalangan akademisi, orang tua, dan pembuat kebijakan.
Modus Operandi Joki UTBK di Surabaya
Menurut hasil penyelidikan, pelaku membentuk tim terstruktur yang terdiri dari informatikawan, administrator data, dan koordinator lapangan. Berikut langkah‑langkah utama yang terungkap:
- Mengakses sistem resmi SNPMB menggunakan akun palsu atau mencuri kredensial resmi.
- Memasukkan nilai fiktif atau mengubah nilai asli peserta agar mencapai skor kelulusan.
- Menggunakan identitas siswa lain untuk mendaftar ulang, termasuk memalsukan foto dan data pribadi.
- Menawarkan layanan “joki” dengan biaya mulai Rp 5 jutaan per mahasiswa, termasuk jaminan sertifikat UTBK.
- Menjalin kontak dengan oknum internal yang membantu menghindari deteksi sistem keamanan.
Seluruh rangkaian tersebut terorganisir secara berjenjang, sehingga mempersulit deteksi hingga aksi penangkapan oleh tim anti‑korupsi.
Jadwal Pengumuman Hasil UTBK 2026
Setelah berakhir pada 30 April 2026, hasil UTBK‑SNBT dijadwalkan keluar pada 25 Mei 2026 pukul 15.00 WIB melalui portal resmi. Peserta dapat mengaksesnya dengan memasukkan nomor peserta dan tanggal lahir. Sertifikat UTBK dapat diunduh mulai 2 Juni hingga 31 Juli 2026 dan menjadi syarat penting bagi seleksi mandiri maupun jalur reguler.
Langkah‑langkah pengecekan hasil yang biasa dilakukan meliputi:
- Buka situs pengumuman resmi SNPMB.
- Masukkan nomor peserta serta tanggal lahir sesuai data pendaftaran.
- Tekan “Lihat Hasil” untuk menampilkan skor dan status kelulusan.
Jika portal utama mengalami gangguan, tersedia beberapa situs mirror yang dikelola oleh universitas negeri, seperti Unair, Unimal, Unhas, IPB, dan lain‑lain.
Dampak terhadap Mahasiswa dan Tindakan Pemerintah
Kasus kecurangan UTBK 2026 menimbulkan keresahan di kalangan calon mahasiswa yang merasa persaingan menjadi tidak adil. Beberapa pihak mengkritik lemahnya kontrol data pada sistem SNPMB, sementara DPR khususnya Komisi X menyoroti perlunya peraturan yang lebih ketat terhadap praktik joki.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berjanji akan meningkatkan keamanan siber pada platform ujian, menambah audit independen, serta memberikan sanksi pidana bagi pelaku. Selain itu, Polri mengumumkan pembentukan satuan khusus yang akan terus memantau potensi kecurangan selama proses seleksi mandiri, termasuk SMMPTN‑Barat 2026 yang dimulai pada 4 Mei.
Para mahasiswa yang berhasil lolos melalui jalur resmi tetap dapat mendaftar ulang ke perguruan tinggi negeri masing‑masing, sementara yang terdaftar melalui joki diperingatkan bahwa sertifikat palsu tidak akan diterima pada proses verifikasi dokumen kampus.
Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa integritas seleksi masuk perguruan tinggi harus dijaga melalui transparansi, teknologi yang handal, dan pengawasan ketat.
