Keuangan.id – 27 April 2026 | Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menanggapi aksi mahasiswa yang terjadi pada 21 April 2026 dengan mengirimkan pernyataan lewat media sosial. Dalam unggahan tersebut, ia mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang menyuarakan aspirasi serta menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan yang diprotes.
Aksi massa yang berlangsung di depan kantor Gubernur Kaltim menuntut tiga hal utama: audit kebijakan pemerintah, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta dorongan agar DPRD lebih aktif dalam fungsi pengawasan. Demonstrasi tersebut sempat memanas ketika beberapa peserta melempar botol dan benda lain ke arah aparat keamanan, sehingga menciptakan suasana yang tidak kondusif.
Empat Alasan Rudy Mas’ud Hindari Pertemuan di Tengah Aksi
- Dialog tidak efektif dalam situasi panas. Gubernur menilai bahwa pembahasan tuntutan harus dilakukan secara formal dan berbasis data, bukan di lapangan yang sedang memanas.
- Keamanan menjadi prioritas. Insiden pelemparan botol, plastik, bahkan batu ke aparat menimbulkan risiko bagi semua pihak, termasuk dirinya.
- Fokus pada lembaga legislatif. Rudy menegaskan bahwa tuntutan utama diarahkan kepada DPRD, sehingga dialog seharusnya difasilitasi melalui lembaga tersebut.
- Tidak ada permintaan resmi untuk pertemuan. Pemerintah tidak menerima permintaan resmi dari massa untuk bertemu di kantor gubernur, meski tetap membuka ruang dialog di luar aksi.
Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak turun ke lapangan bukan berarti mengabaikan aspirasi publik. Ia menekankan bahwa pemerintah tetap menyediakan forum dialog rutin setiap bulan di rumah jabatan, sebagai tempat penyampaian keluhan dan usulan secara terstruktur.
Melalui media sosial, gubernur juga menyampaikan rasa terima kasih kepada mahasiswa yang telah mengangkat isu-isu penting. “Terima kasih atas semangat dan keberanian kalian menyuarakan aspirasi. Pemerintah akan meninjau kembali kebijakan yang dipertanyakan dan melakukan evaluasi menyeluruh,” tulisnya.
Komitmen evaluasi kebijakan ini mencakup beberapa langkah konkret. Pertama, tim khusus akan dibentuk untuk meneliti kebijakan yang menjadi fokus aksi, termasuk program-program pembangunan yang dianggap tidak transparan. Kedua, audit independen akan dilaksanakan untuk memastikan tidak ada praktik KKN dalam proyek-proyek pemerintah. Ketiga, koordinasi intensif dengan DPRD akan ditingkatkan agar fungsi pengawasan legislatif berjalan optimal.
Para pengamat politik menilai sikap Rudy Mas’ud cukup strategis. Menghindari konfrontasi langsung di tengah aksi dapat mencegah eskalasi konflik, sementara membuka jalur dialog formal menunjukkan itikad baik pemerintah. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya respons yang cepat dan transparan, agar kepercayaan publik tidak kembali menurun.
Mahasiswa yang terlibat dalam aksi menyambut positif pernyataan gubernur, meski tetap menuntut kejelasan jadwal pertemuan resmi. “Kami menghargai ucapan terima kasih, tapi yang paling penting adalah tindakan nyata dalam evaluasi kebijakan,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.
Sejak aksi tersebut, pemerintah provinsi telah mengumumkan bahwa pertemuan antara tim evaluasi dan perwakilan mahasiswa akan dijadwalkan dalam dua minggu ke depan. Diharapkan, hasil evaluasi akan dipublikasikan secara terbuka untuk memberi ruang bagi partisipasi masyarakat luas.
Dengan mengedepankan dialog berbasis data dan menghindari konfrontasi di lapangan, Rudy Mas’ud berupaya menjaga stabilitas politik sekaligus menunjukkan responsifitas terhadap tuntutan publik. Keberhasilan langkah ini akan sangat bergantung pada transparansi proses evaluasi serta kesediaan semua pihak untuk berkolaborasi dalam mencari solusi yang berkelanjutan.
