Keuangan.id – 07 April 2026 | Jumat, 5 April 2026 – Dalam rangka menanggapi dinamika geopolitik yang semakin memanas, retorika pimpinan Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei, kembali menjadi sorotan internasional. Sepuluh pernyataan yang diungkapkan Khamenei dalam beberapa pekan terakhir menegaskan posisi Iran dalam konflik regional, hubungan dengan kekuatan Barat, serta peran Indonesia sebagai mediator perdamaian.
Di sela-sela deklarasi Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia yang dibentuk oleh anggota DPR dan DPD RI, pernyataan Khamenei menjadi referensi penting bagi negara-negara yang mencari keseimbangan antara kepentingan keamanan dan upaya diplomatik.
Sepuluh Pernyataan Khamenei yang Membentuk Kebijakan Iran
- Penolakan terhadap agresi militer di Timur Tengah. Khamenei menegaskan bahwa Iran tidak akan tinggal diam melihat aksi militer yang memperluas konflik, terutama di wilayah Palestina, Lebanon, dan Suriah.
- Komitmen pada perlindungan warga sipil. Menurutnya, setiap pihak wajib menghormati Konvensi Jenewa dan menghentikan serangan yang menargetkan penduduk sipil, termasuk fasilitas medis.
- Penolakan terhadap intervensi luar. Khamenei menolak segala bentuk intervensi militer oleh negara asing, menyoroti risiko eskalasi yang dapat mengancam stabilitas regional.
- Dukungan penuh terhadap PBB. Ia menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah konkret dalam menghentikan konflik dan melindungi pasukan perdamaian, khususnya UNIFIL di Lebanon.
- Penguatan posisi Iran dalam diplomasi multilateral. Khamenei menekankan pentingnya dialog konstruktif melalui platform internasional, termasuk Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
- Penegasan hak atas energi dan sumber daya alam. Iran menolak sanksi yang mengekang haknya atas minyak dan gas, menyatakan bahwa akses energi harus bebas dari tekanan politik.
- Pendekatan terhadap keamanan jemaah haji. Dalam konteks ancaman di wilayah Saudi, Khamenei menekankan pentingnya koordinasi regional untuk menjamin keselamatan ribuan jemaah haji Indonesia.
- Kebijakan pertahanan strategis. Iran memperkuat sistem pertahanan udara dan menegaskan bahwa kapal-kapal militer asing, termasuk kapal AS, tidak akan diizinkan mendekati perairan strategis Iran tanpa izin.
- Solidaritas dengan gerakan anti-imperialisme. Khamenei menyoroti pentingnya aliansi dengan negara-negara yang menentang dominasi Barat, termasuk dukungan terhadap gerakan Palestina.
- Visi ekonomi mandiri. Iran menargetkan kemandirian ekonomi melalui pengembangan industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada teknologi asing, dan memperkuat perdagangan dengan negara-negara non‑barat.
Pernyataan-pernyataan tersebut tidak hanya menjadi landasan kebijakan dalam negeri Iran, namun juga memengaruhi arah diplomasi regional. Di Indonesia, anggota DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menanggapi dengan menekankan pentingnya inisiatif perdamaian global, menyebut bahwa Indonesia memiliki mandat konstitusional untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia.
Dalam sebuah konferensi pers, Doli mengungkapkan, “Kami menyadari bahwa setiap retorika yang memicu ketegangan, termasuk yang berasal dari Iran, harus direspons dengan dialog dan upaya diplomatik multilateral.” Ia menambahkan bahwa kaukus tersebut akan mengunjungi kedutaan negara‑negara yang terlibat konflik untuk memfasilitasi dialog damai.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir, yang bertemu di Yogyakarta, juga menyoroti pentingnya persatuan dalam menghadapi situasi geopolitik. Mereka menilai bahwa Indonesia harus menjadi jembatan antara pihak-pihak yang berseteru, termasuk Iran dan negara-negara Barat, guna menghindari eskalasi lebih lanjut.
Sejumlah analis menilai bahwa retorika Khamenei yang tegas sekaligus mengedepankan diplomasi multilateral dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat peran sebagai mediator. “Jika Iran menunjukkan kesediaan untuk berdialog melalui forum internasional, maka Indonesia dapat memanfaatkan posisi strategisnya untuk menggerakkan proses perdamaian,” ujar seorang pakar hubungan internasional.
Namun, tantangan tetap besar. Sanksi ekonomi yang dipertahankan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, serta ketegangan militer di Teluk Persia, masih menjadi penghalang utama bagi realisasi penuh kebijakan Khamenei. Di sisi lain, dukungan terhadap gerakan Palestina tetap menjadi pendorong utama dalam kebijakan luar negeri Tehran.
Dengan menggabungkan retorika Khamenei yang menekankan kedaulatan, anti‑intervensi, dan solidaritas regional, serta inisiatif perdamaian yang digalakkan oleh parlemen Indonesia, dinamika geopolitik global tampak berada pada persimpangan penting. Kedepannya, keberhasilan upaya diplomatik akan sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk menahan diri dari tindakan militer dan memilih dialog sebagai solusi utama.
Indonesia, dengan mandat konstitusionalnya, dan Iran, dengan retorika yang menekankan kemandirian serta anti‑imperialisme, memiliki ruang untuk berkolaborasi dalam rangka menciptakan stabilitas regional yang lebih baik.
