Keuangan.id – 03 April 2026 | Jakarta, 2 April 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) meski pasar minyak dunia berada dalam kondisi gejolak akibat konflik geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah-Langkah Pemerintah Menghadapi Kenaikan Harga Minyak
Purbaya menyampaikan serangkaian kebijakan yang dirancang untuk menahan dampak kenaikan harga minyak global tanpa harus menambah tarif BBM. Antara lain:
- Work‑From‑Home (WFH) untuk ASN satu hari dalam seminggu, diperkirakan menghemat APBN hingga Rp6,2 triliun.
- Penghematan konsumsi BBM masyarakat melalui program efisiensi energi, dengan potensi penghematan hingga Rp59 triliun.
- Restrukturisasi belanja kementerian/lembaga dalam rentang Rp121,2‑130,2 triliun, memotong pos‑pos non‑prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial.
- Penyesuaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari dalam seminggu, menghemat sekitar Rp20 triliun.
Penguatan Fiskal dan Penambahan Anggaran Subsidi
Dalam rangka menahan harga BBM, pemerintah menambah anggaran subsidi energi sebesar Rp90‑100 triliun di luar alokasi awal Rp210,1 triliun untuk subsidi energi (BBM, listrik, LPG). Purbaya menegaskan bahwa penambahan dana ini tidak akan mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara langsung, meskipun SAL saat ini tercatat sekitar Rp420 triliun dan dapat menjadi bantalan fiskal bila diperlukan.
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2026 tercatat Rp135,7 triliun atau setara 0,53 % dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan tambahan subsidi, pemerintah berharap defisit tetap berada di bawah batas 3 % PDB, sebagaimana dijamin oleh Purbaya.
Proyeksi Daya Tahan APBN Terhadap Lonjakan Harga Minyak
Analisis dari Ronny P. Sasmita, analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, memperkirakan bahwa kebijakan menunda kenaikan BBM dapat memberikan ruang fiskal selama 3‑4 bulan jika harga minyak dunia berada pada level US$85‑US$95 per barel. Pada skenario harga lebih tinggi (US$95‑US$110 per barel), daya tahan APBN diperkirakan menurun menjadi 2‑3 bulan. Jika harga melampaui US$110 per barel, tekanan fiskal dapat terasa dalam 1‑2 bulan, memaksa pemerintah memilih antara menambah utang, memangkas belanja prioritas, atau akhirnya menaikkan harga BBM.
Secara keseluruhan, langkah‑langkah efisiensi dan realokasi anggaran memberikan “napas pendek” bagi fiskal, namun tidak menghilangkan risiko jangka menengah bila harga minyak tetap tinggi. Pemerintah tetap memantau perkembangan pasar global dan menyiapkan skenario alternatif, termasuk kemungkinan penggunaan sebagian SAL untuk menutupi kebutuhan mendesak.
Dengan kebijakan menahan harga BBM, pemerintah berharap dapat menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, sekaligus menjaga stabilitas inflasi. Namun, keberlanjutan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan APBN untuk menahan beban subsidi dan pada dinamika harga minyak internasional yang terus berubah.
