Keuangan.id – 15 Maret 2026 | Dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat 13 Maret 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti krisis energi global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Ia menekankan perlunya langkah-langkah proaktif untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta menyeimbangkan anggaran negara. Sebagai contoh konkret, Prabowo mengutip kebijakan darurat yang diambil oleh Pemerintah Pakistan dalam menghadapi krisis serupa.
Presiden Prabowo mengingatkan bahwa situasi geopolitik yang tidak menentu dapat menimbulkan tekanan signifikan pada harga BBM, yang pada gilirannya akan memengaruhi harga pangan dan inflasi domestik. “Kita bersyukur berada dalam posisi yang relatif aman, namun tidak ada ruang bagi complacency. Kita harus berupaya mengurangi konsumsi BBM dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Langkah Pakistan: Work‑From‑Home, Hari Kerja Empat Hari, dan Pemotongan Gaji
Untuk memperjelas contoh, Prabowo menampilkan slide grafis yang merangkum serangkaian kebijakan yang diimplementasikan oleh Pakistan. Pemerintah Pakistan mengadopsi model kerja fleksibel dengan menginstruksikan 50 % pegawai pemerintahan dan swasta untuk bekerja dari rumah (work‑from‑home). Selain itu, jam kerja resmi dipangkas menjadi empat hari dalam seminggu, sebuah upaya yang dianggap mirip dengan kebijakan masa pandemi COVID‑19.
Langkah paling menonjol adalah pemotongan gaji bagi anggota kabinet serta anggota parlemen (DPR Pakistan). Seluruh penghematan gaji tersebut dialokasikan untuk membantu kelompok rentan dan masyarakat miskin. “Mereka mengurangi gaji menteri dan anggota DPR, lalu menyalurkan dana hasil penghematan untuk kelompok paling lemah,” jelas Prabowo.
Pengendalian BBM dan Penghentian Belanja Non‑Esensial
Pakistan juga memberlakukan pembatasan ketat pada penggunaan kendaraan resmi. Sekitar 60 % armada pemerintah dilarang digunakan secara bebas, dengan tujuan utama mengurangi konsumsi BBM. Pemerintah Pakistan selanjutnya menunda seluruh belanja luar negeri, pembelian kendaraan, mebel, serta pengeluaran untuk acara resmi hingga situasi membaik.
Seluruh institusi pendidikan tinggi dipindahkan ke pembelajaran daring, sementara sekolah-sekolah ditutup selama dua minggu, sebuah langkah yang selaras dengan penurunan mobilitas publik untuk menghemat energi.
Implikasi bagi Indonesia
Prabowo menegaskan bahwa contoh Pakistan bukanlah rekomendasi mutlak, melainkan bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan penghematan energi. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, khususnya Sekretariat Kabinet, untuk menyusun skenario pengurangan konsumsi BBM yang realistis dan berkelanjutan.
Beberapa usulan konkret yang disampaikan antara lain:
- Penerapan kebijakan work‑from‑home secara selektif pada sektor‑sektor yang memungkinkan, guna menurunkan kebutuhan transportasi harian.
- Pengurangan hari kerja resmi menjadi empat hari di institusi pemerintah, dengan evaluasi dampak produktivitas.
- Peninjauan kembali gaji dan tunjangan pejabat tinggi serta anggota legislatif, dengan tujuan menambah kas negara untuk program bantuan sosial.
- Pengaturan penggunaan kendaraan resmi, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas selama jam sibuk atau untuk keperluan non‑esensial.
- Penangguhan pengeluaran non‑prioritas, seperti kunjungan luar negeri pejabat negara, acara resmi mewah, serta pembelian barang mewah yang tidak esensial.
Presiden juga menambahkan bahwa langkah‑langkah ini harus diimbangi dengan upaya meningkatkan efisiensi energi di sektor industri dan transportasi, serta mempercepat transisi ke sumber energi terbarukan.
Dalam konteks fiskal, Prabowo menyoroti pentingnya menjaga defisit anggaran tetap terkendali. “Jika kita dapat menghemat konsumsi BBM, maka beban defisit dapat ditekan, memberi ruang lebih bagi pembangunan infrastruktur dan program sosial,” ujarnya.
Para menteri yang hadir dalam sidang tersebut dipanggil untuk menyusun rekomendasi kebijakan detail, termasuk analisis dampak sosial‑ekonomi, timeline implementasi, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Secara keseluruhan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa krisis energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah menuntut respons cepat dan terkoordinasi. Dengan mengadaptasi langkah‑langkah yang telah berhasil di negara lain, Indonesia dapat memperkuat ketahanan energi, melindungi daya beli masyarakat, dan menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.
