Keuangan.id – 21 April 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak memenuhi standar lingkungan. Dalam rapat koordinasi di Istana Negara, Prabowo memerintahkan Menteri Investasi dan BUMN, Bahlil Lahadalia, untuk mencabut semua IUP yang tidak jelas, khususnya yang beroperasi di dalam kawasan hutan tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang sah.
Instruksi Presiden dan Dasar Kebijakan
Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari agenda reformasi tata kelola sumber daya alam yang telah menjadi prioritas pemerintah sejak awal masa jabatan. Prabowo menekankan bahwa keberlanjutan hutan dan keadilan bagi masyarakat adat tidak dapat diabaikan demi kepentingan ekonomi semata. “Tidak ada toleransi bagi perusahaan tambang yang mengabaikan regulasi kehutanan,” ujar Presiden dalam pernyataan resmi.
Penilaian Menyeluruh oleh Kementerian ESDM
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa kementeriannya telah membentuk tim penyisiran khusus. Tim tersebut memetakan semua IUP yang berada di wilayah hutan lindung, hutan konservasi, cagar alam, dan taman nasional. Dari hasil survei awal, lebih dari 120 IUP teridentifikasi belum memiliki IPPKH yang lengkap.
“Kami memberikan kriteria evaluasi yang transparan, termasuk verifikasi dokumen kepemilikan lahan, kepatuhan terhadap rencana pengelolaan hutan, dan dampak lingkungan yang terukur,” jelas Bahlil. “Tujuannya bukan menimbulkan kepanikan bagi pelaku usaha yang patuh, melainkan menegakkan keadilan bagi lingkungan dan masyarakat.
Langkah-Langkah Penertiban
- Pengumpulan data lengkap tentang lokasi IUP dan status kepemilikan IPPKH.
- Pemeriksaan lapangan oleh tim gabungan Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Pengawas Objek Pengelolaan Lingkungan (Bapedal).
- Penyampaian surat peringatan kepada pemegang IUP yang tidak memenuhi persyaratan.
- Pencabutan IUP secara administratif bagi yang tetap tidak mematuhi dalam jangka waktu yang ditentukan.
Reaksi Industri dan Masyarakat
Berbagai pihak menyambut kebijakan ini dengan beragam sikap. Asosiasi Pertambangan Indonesia (APINDO) menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi dalam proses verifikasi, namun menekankan pentingnya kepastian hukum agar investasi tidak terhambat. Sementara kelompok lingkungan hidup dan LSM advokasi hutan menyambut positif, menganggap langkah ini sebagai upaya serius untuk menghentikan deforestasi yang dipicu oleh tambang ilegal.
Beberapa perusahaan tambang besar yang memiliki IUP di kawasan hutan mengumumkan rencana audit internal untuk memastikan kepatuhan. Salah satu perusahaan, PT Tambang Nusantara, mengklaim bahwa seluruh IUP mereka telah dilengkapi dengan IPPKH yang sah.
Dampak Ekonomi dan Lingkungan
Penertiban IUP diharapkan dapat menurunkan angka deforestasi tahunan yang selama ini dipengaruhi oleh aktivitas tambang. Analisis awal Kementerian Lingkungan Hidup memperkirakan bahwa pencabutan IUP tidak sah dapat menyelamatkan hingga 15.000 hektar hutan dalam lima tahun ke depan.
Dari sisi ekonomi, pemerintah memperkirakan adanya penyesuaian produksi mineral, namun menegaskan bahwa keberlanjutan jangka panjang akan meningkatkan daya saing industri pertambangan Indonesia di pasar global yang semakin menuntut standar lingkungan yang tinggi.
Dengan langkah tegas ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem pertambangan yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan selaras dengan komitmen internasional Indonesia dalam melindungi hutan tropis.
Keputusan untuk mencabut semua IUP yang tidak jelas menandai babak baru dalam upaya penegakan hukum lingkungan, sekaligus memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan menoleransi praktik tambang yang merusak alam demi keuntungan sesaat.
