Keuangan.id – 16 Maret 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan instruksi tegas kepada Satuan Tugas Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (Satgas EBTKE) untuk mempercepat peralihan energi dari sumber fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Arahan ini dilontarkan dalam rapat kerja yang melibatkan delapan menteri, pimpinan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta para petinggi PT PLN. Fokus utama Presiden adalah mengantisipasi ketidakpastian pasokan energi global, khususnya potensi krisis minyak yang kini mengintai wilayah Asia Barat dan Timur Tengah.
Arahan Presiden dan Peran Satgas EBTKE
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa arahan percepatan transisi energi diberikan dengan mempertimbangkan risiko geopolitik, seperti ketegangan di Selat Hormuz yang dapat mengganggu aliran minyak. “Kita harus menyiapkan alternatif energi yang dapat diandalkan ketika kondisi geopolitik tidak mendukung pasokan minyak,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi Antara, Jumat 13 Maret 2026. Satgas EBTKE diberi mandat untuk menyusun dan mengimplementasikan rencana kerja yang mencakup penghentian penggunaan bahan bakar fosil di pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) serta pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang masih mengandalkan solar.
Langkah Konkret Pemerintah: Target 100 GW PLTS
Pemerintah melalui Kementerian ESDM menegaskan target ambisius pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW) dalam beberapa tahun ke depan. Proyek strategis seperti PLTS terapung Cirata di Purwakarta, Jawa Barat, dengan kapasitas 192 MWp, menjadi contoh nyata upaya mempercepat pemanfaatan energi surya. Bahlil menambahkan bahwa selain tenaga surya, pemerintah juga memprioritaskan pengembangan energi panas bumi dan tenaga air sebagai bagian dari bauran energi nasional. Dengan langkah ini, diharapkan ketergantungan pada impor energi fosil, khususnya diesel, dapat berkurang signifikan.
Target Waktu dan Implementasi
Satgas EBTKE ditetapkan untuk mulai mengoperasikan rencana transisi energi secepatnya, bahkan menjelang Hari Raya Idulfitri yang jatuh pada minggu depan. Fokus awal adalah menutup operasional PLTD dan PLTU berbahan bakar solar yang masih aktif, serta menggantinya dengan instalasi PLTS skala besar. Pemerintah juga mengupayakan penyediaan infrastruktur penyimpanan energi (battery storage) untuk menjamin kestabilan jaringan listrik ketika tenaga surya berfluktuasi. Seluruh upaya ini didukung oleh alokasi anggaran khusus dan kemudahan regulasi bagi investor domestik maupun asing.
Implikasi bagi Ketahanan Energi Nasional
Percepatan transisi energi diharapkan memberikan dua manfaat utama. Pertama, memperkuat ketahanan energi nasional dengan mengurangi kerentanan terhadap gejolak pasar minyak dunia. Kedua, membuka peluang ekonomi hijau melalui penciptaan lapangan kerja di sektor instalasi, operasi, dan pemeliharaan PLTS serta industri komponen energi terbarukan. Analis energi menyatakan bahwa pencapaian target 100 GW PLTS dapat menurunkan emisi karbon nasional secara signifikan, sekaligus menambah cadangan energi bersih yang dapat diandalkan selama dekade berikutnya.
Kesimpulannya, arahan Presiden Prabowo yang dipimpin oleh Menteri Bahlil Lahadalia menandai titik balik dalam kebijakan energi Indonesia. Dengan target pembangunan PLTS 100 GW, penghentian pembangkit berbahan bakar fosil, serta diversifikasi sumber energi terbarukan, pemerintah berupaya menjamin pasokan listrik yang stabil, terjangkau, dan ramah lingkungan. Langkah ini tidak hanya menanggapi tantangan geopolitik, tetapi juga menyiapkan Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau global.
