Keuangan.id – 19 April 2026 | Pemerintah terus menggandeng berbagai lembaga dalam rangka menegakkan regulasi Peraturan Pemerintah (PP) yang menitikberatkan pada keamanan digital anak serta ketertiban ruang publik. Dua inisiatif utama yang mendapat sorotan akhir-akhir ini adalah implementasi PP Tunas—Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak—dan penertiban bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Jakarta Pusat. Kedua langkah tersebut menunjukkan sinergi kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan generasi muda, baik di dunia maya maupun di lingkungan fisik.
PP Tunas Membentuk Ekosistem Digital yang Lebih Aman
Sejak diterbitkan pada tahun 2025 dan mulai diimplementasikan pada Maret 2026, PP Tunas menjadi landasan bagi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) untuk membatasi akses anak di bawah 16 tahun ke platform digital berisiko tinggi. Platform yang termasuk dalam daftar pembatasan meliputi TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Threads, X (Twitter), Bigo Live, serta Roblox. Kebijakan ini bertujuan menurunkan paparan konten negatif seperti pornografi, perundungan siber, dan kecanduan gawai.
Di lapangan, dampak kebijakan tersebut sudah terasa. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 215 di Jakarta Barat menjadi contoh konkret. Guru mata pelajaran teknologi informasi, Riyo Jatika Lestari, S.Pd., menyatakan bahwa regulasi PP Tunas memberikan kerangka kerja yang jelas bagi sekolah dalam melindungi siswa di ruang digital. “Perlindungan anak dalam ruang digital sangat penting karena tanpa pengawasan mereka sangat rentan,” ujarnya saat ditemui pada 15 April 2026.
Menurut Riyo, penerapan PP Tunas memudahkan sekolah menyusun kebijakan internal, seperti memfilter konten, mengawasi penggunaan perangkat, serta mengedukasi orang tua tentang bahaya dunia maya. Akibatnya, interaksi sosial siswa meningkat, dan fokus belajar menjadi lebih terjaga. Penggunaan komputer untuk pembelajaran tetap dipertahankan, namun dengan kontrol yang lebih ketat.
Satpol PP Menertibkan Bangunan Liar, Mengubah Lokasi Minuman Keras menjadi Taman Hijau
Di sisi lain, Satpol PP melaksanakan operasi penertiban bangunan liar di kawasan Bantaran Aliran Kali Mati, Jalan Rajawali Selatan XII, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Operasi yang berlangsung pada 16 April 2026 menargetkan lebih dari satu belas bangunan yang selama ini dijadikan tempat konsumsi minuman keras dan aktivitas kriminal.
Setelah penertiban, bangunan-bangunan tersebut direncanakan untuk diubah menjadi taman hijau produktif. Penataan kembali ruang publik ini tidak hanya mengurangi potensi kejahatan, tetapi juga menambah area terbuka hijau yang dapat dinikmati warga sekitar. Pejabat Satpol PP menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan perkotaan.
Sinergi Kebijakan: Perlindungan Anak di Dunia Maya dan Lingkungan Fisik
Kedua kebijakan tersebut, meski berada pada ranah yang berbeda, memiliki tujuan yang sejalan: menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Di era digital, ancaman tidak hanya datang dari ruang fisik, melainkan juga dari jaringan internet yang mudah diakses. Dengan mengatur konten daring melalui PP Tunas, pemerintah menutup celah yang dapat membahayakan generasi muda.
Sementara itu, penertiban oleh Satpol PP menanggulangi masalah sosial yang dapat memicu perilaku menyimpang di kalangan remaja, seperti pergaulan dengan tempat minuman keras. Dengan mengubah lokasi tersebut menjadi taman, peluang interaksi positif antarwarga, termasuk anak-anak, meningkat.
Reaksi Masyarakat dan Tantangan Kedepan
- Orang Tua: Banyak orang tua menyambut baik pembatasan akses media sosial, mengaku merasa lebih tenang ketika anak mereka tidak terpapar konten berbahaya.
- Pendidik: Guru-guru melaporkan peningkatan konsentrasi siswa di kelas setelah penerapan filter dan pengawasan digital.
- Pengusaha Digital: Beberapa platform mengemukakan tantangan teknis dalam menerapkan pembatasan usia, namun berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pemerintah.
- Warga Jakarta Pusat: Penduduk setempat mengapresiasi penataan kembali bangunan liar menjadi taman, berharap ruang hijau baru dapat meningkatkan kualitas hidup.
Namun, tantangan tetap ada. Implementasi pembatasan digital memerlukan infrastruktur teknis yang solid, sementara penertiban bangunan memerlukan koordinasi antarinstansi serta pendanaan untuk renovasi taman. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tidak menimbulkan kesenjangan akses, terutama bagi anak-anak di daerah dengan koneksi internet terbatas.
Langkah Selanjutnya
Ke depan, Kementerian Kominfo berencana memperluas daftar platform yang dipantau, serta meningkatkan sosialisasi kepada orang tua dan sekolah mengenai cara mengoptimalkan perlindungan digital. Satpol PP, bersama Dinas Lingkungan Hidup, akan melanjutkan program penertiban dan penghijauan di area lain yang teridentifikasi memiliki potensi kriminalitas tinggi.
Sinergi antara kebijakan digital dan penertiban fisik diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih aman, produktif, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Dengan langkah konkret yang terukur, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi anak dari ancaman modern, baik di dunia maya maupun di ruang publik kota.
