Keuangan.id – 08 April 2026 | Jakarta – Sejumlah video yang menampilkan ribuan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) menyebar cepat di media sosial, memicu pertanyaan publik tentang penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, pada Rabu (8 April 2026) menegaskan bahwa usulan pengadaan kendaraan tersebut pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan pada tahun sebelumnya.
Penolakan Awal dan Alasan Prioritas Anggaran
Menurut Purbaya, penolakan tersebut bukan berarti motor listrik dilarang untuk dibeli, melainkan bahwa kementerian belum memperoleh gambaran jelas tentang program yang akan didukung. “Bukan enggak boleh, kami tidak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta. Menteri menambahkan bahwa fokus utama anggaran MBG adalah penyediaan makanan bergizi gratis bagi masyarakat, sehingga pengeluaran untuk kendaraan atau perangkat komputer harus dipertimbangkan secara ketat.
Detail Pengadaan yang Viral
Motor listrik yang menjadi sorotan adalah model Emmo JVX GT dan Emmo JVH Max. JVX GT, berjenis trail, dibanderol dengan harga sekitar Rp56,8 juta per unit, sedangkan JVH Max, berdesain skutik, memiliki harga Rp48,8 juta. Total rencana pengadaan mencapai 25.000 unit, dengan tujuan utama sebagai kendaraan operasional bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah.
- Target awal: 25.000 unit motor listrik.
- Realisasi hingga akhir 2025: 21.801 unit, menurut Kepala BGN Dadan Hindayana.
- Harga per unit: JVX GT – Rp56,8 juta; JVH Max – Rp48,8 juta.
Respons Badan Gizi Nasional
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengadaan kendaraan operasional memang termasuk dalam anggaran 2025 dan ditujukan untuk mendukung kegiatan lapangan program MBG. Ia menolak angka yang beredar di publik bahwa sebanyak 70.000 unit motor telah tersedia. “Informasi 70.000 unit itu tidak benar,” tegas Dadan. Menurutnya, angka realisasi yang tepat adalah 21.801 unit, yang masih berada dalam kerangka perencanaan sebelumnya.
Argumen Pebisnis dan Kemandirian
Menteri Keuangan juga menyoroti peran pelaku usaha yang telah memperoleh keuntungan dari program MBG. “Kalau yang pebisnis kan sudah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya,” katanya, mengusulkan agar pihak swasta menanggung sebagian kebutuhan operasional, termasuk kendaraan, tanpa membebani anggaran negara.
Langkah Selanjutnya
Purbaya mengaku belum mengetahui detail terbaru mengenai motor yang sudah “siap disalurkan”. Ia berjanji akan melakukan pengecekan ulang dan memastikan bahwa setiap pengadaan barang, baik motor maupun komputer, mengikuti prosedur yang transparan dan akuntabel. “Saya akan cek lagi,” tegasnya.
Kasus ini menyoroti tantangan dalam mengelola anggaran program sosial besar yang melibatkan banyak pihak, termasuk kementerian, lembaga teknis, dan pelaku bisnis. Pengawasan yang ketat dan penjelasan yang jelas kepada publik diharapkan dapat mencegah persepsi hoaks serta menegakkan prinsip penggunaan dana publik yang tepat sasaran.
Dengan menegaskan kembali prioritas utama pada penyediaan makanan bergizi, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan operasional lapangan dan efisiensi penggunaan anggaran. Jika pengadaan motor listrik kembali diajukan, kementerian akan menilai kembali kelayakannya berdasarkan manfaat nyata bagi pelaksanaan program MBG.
