Keuangan.id – 21 April 2026 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan operasi berskala besar untuk membersihkan sungai-sungai dari ikan sapu-sapu yang dianggap mengancam ekosistem perairan ibukota. Operasi yang berlangsung pada 17‑20 April 2026 melibatkan ribuan jaring, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), serta koordinasi lintas lembaga.
Latar Belakang Penyebaran Ikan Sapu-sapu
Ikan sapu-sapu (Pterygoplichthys pardalis) merupakan spesies invasif asal Amerika Selatan yang memiliki kemampuan beradaptasi tinggi pada kondisi air tercemar. Karena tidak memiliki predator alami di perairan Indonesia, populasinya berkembang cepat. Data terbaru menunjukkan bahwa ikan ini telah menyumbang lebih dari 60 % populasi ikan di beberapa sungai Jakarta.
Dampak Lingkungan yang Mengkhawatirkan
- Menumpuk di dasar sungai, ikan sapu-sapu mengubah struktur habitat dan mengurangi tempat berlindung bagi spesies lokal seperti wader dan gabus.
- Kemampuan reproduksi tinggi, dengan satu betina menghasilkan hingga 19 000 telur per siklus, mempercepat invasi.
- Penggalian lubang untuk sarang dapat memicu erosi tepi sungai, meningkatkan risiko longsor dan banjir.
- Memakan alga sekaligus menyerap logam berat seperti merkuri dan timbal, sehingga ikan ini berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan bila dikonsumsi.
Operasi Penangkapan dan Pengendalian
PPSU mengerahkan tim ke lima wilayah Jakarta (Selatan, Pusat, Barat, Timur, Utara) dan berhasil menangkap sekitar 68.880 ekor dengan total berat hampir 7 ton. Jakarta Selatan menjadi zona tertinggi dengan penangkapan 5,3 ton, sementara wilayah lain masing‑masing menyumbang ratusan kilogram hingga puluhan ekor.
Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa operasi ini bukan sekadar aksi sesaat, melainkan bagian dari strategi jangka panjang. “Kita akan membentuk tim PPSU khusus yang secara rutin membersihkan ikan sapu-sapu, agar ekosistem air Jakarta tidak rusak,” ujarnya.
Kritik Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Tanggapan Pemprov
Majelis Ulama Indonesia mengkritik metode pemusnahan yang dinilai mengubur ikan hidup, menyentuh prinsip ajaran Islam tentang perlakuan terhadap makhluk hidup. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok, menjelaskan terdapat kendala teknis dalam memusnahkan ikan satu per satu. Ia menambahkan bahwa pemerintah sedang mencari formulasi metode yang sesuai kaidah agama sekaligus memperhatikan kesejahteraan hewan, bekerja sama dengan akademisi, lembaga penelitian, dan pemerintah pusat.
Rencana Kedepan dan Koordinasi Lintas Sektor
Pemprov berkomitmen mengembangkan metode pemusnahan yang lebih humanis, termasuk kemungkinan penggunaan teknologi pemusnahan yang tidak melibatkan penguburan hidup. Selain itu, upaya perbaikan kualitas air menjadi prioritas, mengingat banyaknya kritik DPRD yang menyoroti pencemaran sungai sebagai akar masalah populasi ikan sapu-sapu.
Koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga akademik seperti IPB University, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan kebijakan publik yang berkelanjutan.
Dengan kombinasi penangkapan massal, perbaikan kualitas air, dan pengembangan metode pemusnahan yang etis, diharapkan ekosistem perairan Jakarta dapat pulih, sekaligus menjawab keprihatinan masyarakat, ilmuwan, dan tokoh keagamaan.
