Keuangan.id – 19 Mei 2026 | Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk menghentikan impor solar mulai tahun 2026. Langkah ini diharapkan dapat menghemat devisa sebesar Rp 65 triliun. Namun, keputusan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap harga BBM dan daya beli masyarakat.
Saat ini, harga minyak mentah dunia masih tinggi, dengan harga Brent mencapai $109,15 per barel dan WTI mencapai $107,28 per barel. Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menyebutkan bahwa pergerakan harga minyak dunia telah melampaui asumsi Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan dalam APBN, yakni $70 per barel.
Huda mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menyikapi situasi ini, karena kenaikan harga minyak global dapat menambah beban subsidi BBM dalam APBN. Ia juga menyarankan untuk menaikkan harga BBM non-subsidi, namun dengan catatan penting untuk menghitung potensi shifting konsumsi dari BBM non-subsidi ke subsidi.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, sepakat dengan langkah pemerintah yang tetap mempertahankan harga BBM subsidi. Ia menilai kebijakan tersebut sudah sangat tepat guna menjaga daya beli masyarakat. Namun, untuk BBM non-subsidi, Faisal menilai sudah seharusnya penyesuaian harga dilakukan agar tidak membebani Pertamina.
Langkah pemerintah untuk menghentikan impor solar dan menaikkan harga BBM non-subsidi diharapkan dapat membantu menghemat devisa dan mengurangi beban keuangan Pertamina. Namun, perlu diingat bahwa keputusan ini juga memiliki dampak terhadap daya beli masyarakat, sehingga perlu dilakukan dengan hati-hati dan pertimbangan yang matang.
Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada impor solar, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan produksi minyak dalam negeri dan mengembangkan sumber energi alternatif. Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi beban keuangan dan meningkatkan ketahanan energi.
