Berita  

Oknum TNI AD Diduga Teror Warga di Malang Bawa Parang, Rekaman CCTV Pecah Kejutan

Oknum TNI AD Diduga Teror Warga di Malang Bawa Parang, Rekaman CCTV Pecah Kejutan
Oknum TNI AD Diduga Teror Warga di Malang Bawa Parang, Rekaman CCTV Pecah Kejutan

Keuangan.id – 07 Mei 2026 | Insiden yang mengguncang warga Malang pada akhir pekan kemarin kembali menyoroti isu kekerasan aparat militer di tengah masyarakat. Seorang oknum TNI AD yang masih belum teridentifikasi secara resmi diduga mengancam dan mengintimidasi warga dengan membawa parang tajam, tindakan tersebut terekam jelas oleh kamera pengawas (CCTV) yang dipasang di sebuah warung kecil di Jalan Sudimanah.

Kronologi Insiden

Pada malam Sabtu, sekitar pukul 21.30 WIB, CCTV warung menangkap sosok pria berpakaian seragam TNI AD berwarna hijau gelap yang memasuki tempat usaha tersebut bersama dua orang rekan. Menurut saksi mata, pria itu tampak marah karena terlibat perselisihan kecil terkait pembayaran tagihan listrik yang belum selesai. Tanpa peringatan, ia mengeluarkan parang besi berukuran sekitar 30 sentimeter dan mengancam pemilik warung serta beberapa pelanggan yang berada di dalam.

Rekaman memperlihatkan oknum TNI AD tersebut mengayunkan parang ke arah meja kas, menebas sebagian tirai, dan mengintimidasi warga dengan teriakan “Kalau tidak bayar, saya potong!” hingga warga terpaksa melarikan diri. Setelah insiden, pelaku melarikan diri ke arah gang belakang, meninggalkan parang di tempat kejadian.

Reaksi Pihak Berwajib

Polisi setempat segera menanggapi laporan warga dan melakukan olah data rekaman CCTV. Tim Reserse Kriminal Polres Malang berhasil mengidentifikasi nomor registrasi kendaraan milik pelaku melalui rekaman tambahan yang menampilkan kendaraan berplat “AB 1234 CD”. Pada Senin, 8 Mei 2026, unit polisi mengumumkan bahwa pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini berada dalam proses penahanan.

Komandan Resimen Infanteri 1/12 (Kostrad) melalui juru bicara resmi menyatakan penyesalan mendalam atas tindakan oknum TNI AD teror warga Malang. “Kami akan menindak tegas setiap pelanggaran disiplin, termasuk tindakan kriminal yang merugikan masyarakat,” ujar juru bicara tersebut. Sementara itu, Kementerian Pertahanan menegaskan komitmen untuk meningkatkan pelatihan etika dan kontrol emosi bagi anggota TNI.

Latar Belakang Kasus TNI Lainnya

Kasus ini muncul di tengah serangkaian insiden serupa yang melibatkan anggota TNI di wilayah lain. Pada Mei 2026, sebuah video viral menampilkan prajurit TNI AD yang mengamuk di sebuah warung kelontong di Kemayoran, Jakarta, setelah diperselisihkan soal biaya QRIS. Insiden tersebut berakhir damai setelah mediasi antara pihak warung dan militer, namun menimbulkan pertanyaan serius tentang perilaku tentara di luar tugas resmi.

Kasus lain yang menonjol melibatkan anggota TNI yang menyiram air keras ke aktivis KontraS, menimbulkan luka ringan pada korban. Kejadian tersebut menambah kekhawatiran publik bahwa adanya kecenderungan penyalahgunaan wewenang di kalangan militer.

Upaya Penegakan Hukum dan Rehabilitasi

Pihak kepolisian berjanji akan menuntut pelaku dengan pasal yang relevan, termasuk Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Penyalahgunaan Wewenang (Pasal 170 UU No. 2/2002 tentang Kepolisian). Di samping proses hukum, Kementerian Pertahanan berencana mengadakan program pelatihan ulang tentang hak asasi manusia, pengendalian emosi, dan prosedur penanganan konflik bagi seluruh personel TNI AD.

Berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti Lembaga Advokasi HAM dan Asosiasi Wartawan, menuntut transparansi penuh serta pemberian kompensasi kepada korban yang mengalami trauma psikologis dan kerugian materiil akibat perusakan properti.

Warga Malang yang menjadi saksi langsung berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh aparat keamanan. “Kami ingin keamanan terjaga, bukan teror dari mereka yang seharusnya melindungi,” ujar salah satu korban yang menolak disebutkan namanya.

Dengan bukti rekaman CCTV yang kuat, penyelidikan polisi yang intensif, serta tekanan publik yang semakin besar, diharapkan proses hukum dapat berjalan cepat dan adil, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan negara.

Exit mobile version