Keuangan.id – 11 April 2026 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengumumkan rangkaian penguatan regulasi yang ditujukan bagi industri fintech, khususnya layanan peer‑to‑peer (P2P) lending dan Buy Now Pay Later (BNPL). Langkah ini diambil sebagai respons atas pertumbuhan cepat sektor digital finance serta kebutuhan melindungi konsumen dari risiko kredit yang semakin kompleks.
Beberapa faktor utama yang mendorong OJK memperketat regulasi antara lain peningkatan angka gagal bayar, penyalahgunaan data pribadi, serta potensi dampak sistemik jika platform fintech tidak dikelola dengan baik. OJK menegaskan bahwa tujuan utama adalah menciptakan ekosistem fintech yang lebih transparan, aman, dan berkelanjutan.
Langkah Penguatan Regulasi
- Persyaratan Perizinan: Semua penyedia layanan P2P lending dan BNPL wajib memiliki izin operasional yang terdaftar secara resmi di OJK, dengan proses evaluasi yang mencakup kemampuan manajemen risiko dan kepatuhan hukum.
- Modal Minimum: Penyedia layanan harus memenuhi standar modal minimum yang lebih tinggi, guna menjamin likuiditas dan kemampuan menutup kerugian nasabah.
- Pelaporan Berkala: Laporan keuangan, portofolio kredit, dan data penggunaan layanan harus diserahkan secara rutin kepada OJK dalam format yang telah ditetapkan.
- Limitasi Bunga dan Biaya: Batas maksimum suku bunga dan biaya administrasi ditetapkan untuk melindungi konsumen dari tarif yang tidak wajar.
- Pengawasan Data: Penyedia harus menerapkan kebijakan perlindungan data yang ketat serta mendapatkan persetujuan eksplisit dari pengguna sebelum melakukan analisis kredit berbasis data alternatif.
- Skor Kredit dan Penilaian Risiko: Model penilaian kredit harus diuji secara independen dan disetujui oleh OJK, memastikan standar keadilan dan akurasi.
Perbandingan Regulasi P2P Lending vs BNPL
| Aspek | P2P Lending | BNPL |
|---|---|---|
| Modal Minimum | Rp 5 miliar | Rp 3 miliar |
| Batas Bunga Efektif | 30 % per tahun | 35 % per tahun |
| Laporan Keuangan | Triwulanan | Bulanan |
| Persyaratan KYC | Identitas lengkap + verifikasi sumber dana | Identitas lengkap + verifikasi alamat |
| Penggunaan Data Alternatif | Diperbolehkan dengan persetujuan tertulis | Terbatas pada riwayat transaksi e‑commerce |
Dengan regulasi yang lebih ketat, OJK berharap dapat menurunkan tingkat gagal bayar, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong inovasi yang tetap berada dalam kerangka tata kelola yang sehat. Penyedia layanan fintech diharapkan dapat menyesuaikan operasionalnya dalam jangka waktu tiga bulan sejak pengumuman resmi, sementara OJK akan melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan kepatuhan.
Para pelaku industri menyambut baik langkah ini, meski mengakui adanya tantangan dalam penyesuaian sistem internal dan biaya operasional. Namun, konsensus umum menyatakan bahwa regulasi yang jelas akan membuka ruang bagi pertumbuhan jangka panjang yang lebih stabil.
