Keuangan.id – 30 Maret 2026 | Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat total 1.834 kasus pengaduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 sejak awal tahun. Pengaduan tersebut meliputi keterlambatan pembayaran, jumlah yang tidak sesuai, hingga tidak dibayarkan sama sekali.
Untuk menanggapi lonjakan laporan ini, Kemnaker memperketat pengawasan dengan mempercepat proses verifikasi, menambah tim inspeksi, dan menegakkan sanksi administratif bagi pemberi kerja yang melanggar.
Berikut rangkuman data pengaduan menurut sektor usaha:
| Sektor | Jumlah Aduan |
|---|---|
| Manufaktur | 600 |
| Jasa | 400 |
| Perdagangan | 350 |
| Konstruksi | 284 |
| Lainnya | 200 |
Pekerja yang merasa haknya dilanggar dapat melaporkan secara daring melalui portal Pengaduan Ketenagakerjaan atau mengunjungi kantor Dinas Tenaga Kerja setempat. Laporan akan diproses dalam waktu maksimal tiga hari kerja, dengan hasil verifikasi disampaikan kepada pekerja dan perusahaan.
Langkah-langkah yang disarankan Kemnaker untuk perusahaan:
- Menghitung THR secara transparan berdasarkan upah pokok, tunjangan tetap, dan insentif yang diterima.
- Menyampaikan jadwal pembayaran THR paling lambat tiga hari kerja sebelum Hari Raya.
- Menggunakan sistem digital untuk merekam dan membuktikan pembayaran THR kepada pekerja.
Direktur Jenderal Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, denda hingga pencabutan izin operasional bagi perusahaan yang berulang kali melanggar.
Penguatan pengawasan diharapkan dapat menurunkan angka pengaduan pada tahun-tahun mendatang dan memastikan hak THR terpenuhi secara adil bagi seluruh pekerja Indonesia.
