Keuangan.id – 30 Maret 2026 | Jakarta, 30 Maret 2026 – Pemerintah terus menggali potensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjawab tiga tantangan utama negara: kebutuhan perumahan yang mendesak, ketahanan pangan, serta stabilitas energi di tengah gejolak geopolitik. Inisiatif yang diusung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) dan dukungan Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria menandai langkah strategis penggunaan lahan BUMN yang menganggur menjadi rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain, Menteri Pertanian dan Koordinator Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Mentan) menampilkan capaian sektor pangan BUMN dalam pertemuan dengan para kepala BUMN, sementara studi terbaru menyoroti kebutuhan koordinasi BUMN dalam menghadapi krisis energi global. Kritik tajam dari Center of Economic and Law Studies (Celios) menambah dimensi kebijakan likuiditas bank BUMN yang belum berdampak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemanfaatan Lahan Menganggur BUMN untuk Rumah Susun
Dalam kunjungan ke lahan milik PT Angkasa Pura Indonesia di Jalan Kramat Raya, Senen, Menteri Ara menekankan pentingnya mengubah aset BUMN yang tidak produktif menjadi hunian yang terjangkau. Ia mengusulkan skema rumah susun subsidi yang dapat dibangun di atas lahan seluas 1,4 hektar tersebut. Skema tersebut mencakup tiga opsi pendanaan: pembangunan oleh Perum Nasional (Perumnas) dengan dana negara, kerjasama dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), serta kombinasi antara dana pemerintah dan kontribusi swasta.
- Pembangunan oleh Perumnas – dana penuh berasal dari APBN, menjamin harga sewa yang sangat terjangkau.
- Model CSR – perusahaan swasta menyumbang lahan atau dana sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.
- Kolaborasi publik‑swasta – pembiayaan campuran yang memungkinkan fleksibilitas dalam desain dan manajemen rusunawa.
Kepala BP BUMN Dony Oskaria menambahkan bahwa aset serupa di kota‑kota lain akan dipetakan secara sistematis. Ia menegaskan bahwa program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan rumah layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Koordinasi BUMN di Sektor Pangan
Pertemuan yang dihadiri oleh para bos BUMN dan Menteri Pertanian menyoroti peran strategis BUMN dalam rantai pasok pangan nasional. BUMN di sektor pertanian, seperti Pupuk Indonesia dan ASDP, dilaporkan berhasil meningkatkan produksi pupuk dan distribusi bahan pangan ke daerah‑daerah terpencil. Dalam rapat tersebut, Mentan menampilkan capaian peningkatan produksi beras, penurunan tingkat impor, serta program subsidi pupuk yang didukung oleh sinergi lintas kementerian. Penguatan koordinasi ini diharapkan dapat menjamin stabilitas harga pangan meski terjadi konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu pasokan gandum.
Geopolitik Energi Global dan Tantangan BUMN
Studi yang dikeluarkan oleh BUMN Research Group (BRG) Lembaga Manajemen FEB UI menyoroti dampak krisis Selat Hormuz 2026 terhadap BUMN energi. Dampak bersifat asimetris: perusahaan seperti Pertamina menghadapi tekanan impor minyak, PLN terbebani kontrak listrik berdenominasi dolar AS, dan Garuda Indonesia menanggung kenaikan biaya avtur. Sebaliknya, BUMN yang bergerak di komoditas ekspor, seperti Bukit Asam, Freeport Indonesia, dan MIND ID, justru memperoleh keuntungan dari naiknya harga batu bara, tembaga, dan emas.
BRG merekomendasikan tiga fase aksi: diversifikasi sumber pasokan minyak, peningkatan cadangan BBM strategis, serta pembentukan Commodity Stabilization Fund di tingkat holding BUMN. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar internasional dan memberikan mekanisme lindung nilai yang lebih efektif.
Kritik Terhadap Suntik Likuiditas ke Bank BUMN
Di tengah upaya memperkuat likuiditas sistem perbankan, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengkritik penambahan dana SAL (Saldo Anggaran Lebih) sebesar Rp100 triliun ke bank BUMN. Ia menilai bahwa suntikan total Rp200 triliun yang telah diberikan sebelumnya belum menghasilkan peningkatan signifikan dalam kredit kepada UMKM. Data menunjukkan kontraksi kredit UMKM sebesar 0,5 persen pada Januari 2026, dengan penurunan kredit modal kerja sebesar 4,8 persen. Sebaliknya, kredit ke korporasi meningkat 15,2 persen, menandakan bahwa dana likuiditas lebih banyak diarahkan untuk refinancing korporasi daripada pembiayaan usaha kecil.
Bhima menyoroti tingginya angka “undisbursed loan” yang mencapai Rp2.506 triliun, atau sekitar seperempat total kredit bank. Ia menuntut transparansi alokasi dana serta mekanisme yang memastikan dana tersebut dapat mengalir ke sektor riil, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Sinergi Kebijakan dan Tantangan Ke Depan
Penggabungan kebijakan perumahan, pangan, energi, dan keuangan mencerminkan pendekatan holistik pemerintah dalam memanfaatkan potensi BUMN. Pemanfaatan lahan menganggur untuk rumah susun dapat mengurangi tekanan pasar perumahan sekaligus memberikan aset produktif bagi BUMN. Koordinasi lintas sektor di bidang pangan dan energi diharapkan meningkatkan ketahanan nasional, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik.
Pentingnya transparansi dalam penyaluran likuiditas bank BUMN menjadi catatan kritis. Tanpa alokasi yang tepat, dana besar yang diinvestasikan tidak akan menjangkau UMKM, berisiko memperlebar kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, rekomendasi BRG tentang pembentukan dana stabilisasi komoditas dan stress test reguler BUMN menjadi langkah penting untuk mengantisipasi guncangan eksternal.
Secara keseluruhan, inisiatif pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk mengoptimalkan aset BUMN demi kepentingan publik. Namun, keberhasilan implementasi bergantung pada koordinasi yang efektif antar lembaga, transparansi alokasi dana, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
