Keuangan.id – 31 Maret 2026 | JAKARTA, 30 Maret 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengumumkan penyesuaian jadwal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini disalurkan enam hari dalam seminggu. Mulai pekan ini, MBG akan diberikan selama lima hari kerja bagi kebanyakan sekolah di Indonesia. Kebijakan baru ini tidak berlaku secara seragam; wilayah yang tergolong 3T (terdepan, terluar, tertinggal) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi tetap akan menerima MBG selama enam hari, termasuk hari Sabtu.
Latar Belakang Kebijakan
Pengurangan hari distribusi MBG menjadi lima hari diambil dalam rangka menanggapi tekanan fiskal yang diakibatkan oleh krisis energi global serta dampak geopolitik terkait konflik di Timur Tengah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa program MBG dapat dioptimalkan dengan mengurangi frekuensi penyaluran, yang diperkirakan dapat menghemat sekitar Rp 40 triliun per tahun. Angka tersebut merupakan estimasi awal berdasarkan data BGN, namun pihak kementerian menegaskan bahwa penghematan tersebut tidak akan mengorbankan kualitas gizi penerima manfaat.
Pengecualian Daerah 3T dan Stunting Tinggi
Keputusan untuk tetap memberikan MBG enam hari di wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi didasarkan pada hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa daerah‑daerah tersebut memerlukan dukungan gizi harian yang konsisten untuk mencegah terjadinya penurunan status gizi pada anak sekolah. “Pemberian MBG di hari Sabtu untuk wilayah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis memastikan anak‑anak menerima gizi yang cukup setiap hari,” ujar Hindayana dalam konferensi pers yang diliput oleh beberapa media.
Prioritas utama BGN saat ini terletak pada provinsi‑provinsi di wilayah Indonesia Timur, Sumatera, dan Papua, di mana angka stunting masih berada di atas rata‑rata nasional. Tim BGN bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat untuk memetakan jumlah sekolah, jumlah siswa, serta prevalensi stunting secara akurat, sehingga penyaluran MBG dapat tepat sasaran.
Dampak Efisiensi Anggaran
Penghematan yang diharapkan dari pengurangan satu hari distribusi MBG tidak hanya mencakup pengurangan biaya logistik, tetapi juga pemotongan anggaran pembelian bahan pangan. Menurut Menteri Keuangan, penghematan tersebut dapat dialokasikan kembali untuk program kesehatan lain, seperti imunisasi dan penanggulangan gizi buruk. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa meski terdapat tekanan anggaran, program MBG tidak akan dihentikan. “Jangan sampai ketika ada krisis nanti kita hentikan MBG. Masih banyak cara lain yang bisa kita hemat,” ujarnya dalam pertemuan bersama jurnalis dan pengamat.
Implementasi di Tengah Kebijakan WFH
Penyesuaian pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi empat hari di kantor dan satu hari kerja dari rumah (WFH) juga menjadi sorotan. Dalam agenda halal bihalal bersama staf BGN, Dadan Hindayana menegaskan bahwa perubahan pola kerja tidak akan mengganggu distribusi MBG. “Apapun bentuk penyesuaian pola kerja, layanan MBG harus tetap berjalan. Distribusi kepada penerima manfaat, termasuk peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita harus tetap sesuai jadwal,” kata Hindayana.
BGN memastikan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan tetap beroperasi secara optimal, dengan penyesuaian jadwal kerja petugas lapangan. Bagi sekolah yang menjalankan sistem belajar lima hari, MBG akan diberikan lima kali dalam seminggu; bagi sekolah yang beroperasi enam hari, termasuk hari Sabtu, distribusi tetap enam kali, terutama di daerah pengecualian.
Reaksi Pemerintah dan Masyarakat
Berbagai pihak menyambut kebijakan ini dengan campuran harapan dan kekhawatiran. Organisasi non‑pemerintah yang bergerak di bidang gizi menilai bahwa pengecualian wilayah 3T dan stunting tinggi sudah tepat, namun mereka meminta BGN meningkatkan mekanisme monitoring untuk memastikan bahwa bantuan sampai pada anak yang benar‑benar membutuhkan.
Di tingkat sekolah, kepala sekolah di beberapa daerah mengungkapkan kesiapan mereka menyesuaikan jadwal pemberian MBG. “Kami akan mengoptimalkan penggunaan bahan gizi pada hari-hari operasional, dan memastikan tidak ada anak yang terlewatkan,” ujar salah satu kepala sekolah di Kabupaten Jayapura.
Sementara itu, para orang tua di daerah perkotaan mengharapkan bahwa pengurangan hari MBG tidak akan memengaruhi kualitas gizi anak, mengingat mereka memiliki akses tambahan ke makanan di rumah. Namun, di daerah terpencil, keberlanjutan layanan MBG tetap menjadi harapan utama untuk mengurangi angka stunting yang masih tinggi.
Secara keseluruhan, kebijakan baru BGN mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara efisiensi fiskal dan kebutuhan gizi dasar masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Dengan menyesuaikan jadwal distribusi namun tetap mempertahankan layanan penuh di wilayah paling rentan, diharapkan program MBG dapat tetap memberikan dampak positif bagi kesehatan generasi mendatang.
