Keuangan.id – 29 April 2026 | Setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek, KRL Commuterline, dan sebuah taksi listrik di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) kembali menegaskan urgensi percepatan pembangunan double-double track di koridor Bekasi‑Cikarang.
Pentingnya Double-Double Track di Koridor Bekasi‑Cikarang
Double-double track (DDT) merupakan solusi teknis yang memisahkan jalur operasi Kereta Rel Listrik (KRL) dengan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ). Menurut Djoko Setijowarno, Ketua MTI, perbedaan karakter operasional antara keduanya membuat berbagi satu jalur menjadi tidak ideal, meningkatkan risiko gangguan dan kecelakaan, terutama pada segmen dengan frekuensi tinggi.
Tanpa pemisahan jalur, kapasitas rel berkurang, jadwal harus direvisi, dan operator kereta dipaksa menurunkan kepadatan perjalanan. Hal ini berdampak langsung pada pelayanan publik, menurunkan kenyamanan penumpang, serta menambah beban biaya operasional.
Insiden Bekasi Timur sebagai Pemicu Kebijakan
Kecelakaan pada 27 April menyoroti kelemahan sistem keselamatan di lintasan campuran. Sebuah taksi listrik mogok di perlintasan sebidang JPL 85 Ampera, menabrak KRL yang kemudian menimbulkan rangkaian tabrakan hingga menabrak KA Argo Bromo Anggrek. MTI menilai kejadian ini bukan sekadar kecelakaan tunggal, melainkan alarm serius terhadap integrasi sinyal, pengendalian perjalanan, dan manajemen ruang di sekitar rel.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan percepatan DDT sebagai bagian evaluasi pasca insiden. Ia menambahkan bahwa proyek DDT akan terintegrasi dengan program elektrifikasi hingga Cikampek, meningkatkan kualitas layanan KRL dan mengurangi ketergantungan pada jalur tunggal.
Penekanan pada Penghapusan Perlintasan Sebidang
Selain pemisahan jalur, MTI menuntut penghapusan perlintasan sebidang pada koridor padat. Djoko Setijowarno menjelaskan bahwa dengan frekuensi kereta yang tinggi, waktu penutupan perlintasan menjadi lama, menimbulkan antrean kendaraan dan meningkatkan risiko pelanggaran. Ia mengusulkan pembangunan underpass atau flyover sebagai alternatif yang lebih aman.
Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, juga menegaskan pentingnya investigasi dan penambahan petugas penjaga pada setiap titik perlintasan. Ia menyatakan bahwa pembangunan flyover dapat mengeliminasi kebutuhan akan perlintasan sebidang.
Arahan Audit Keselamatan Nasional
MTI, melalui Ketua Forum Perkeretaapian Deddy Herlambang, mengajukan rekomendasi audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional. Audit tersebut mencakup evaluasi teknologi sinyal, Pengendali Perjalanan Kereta Api Terpusat (PPKT), serta implementasi Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (ATP/ETCS/CBTC) sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 52/2014.
Faktor manusia, seperti kelelahan masinis dan miskomunikasi, juga masuk dalam lingkup audit. MTI menekankan budaya operasional yang menempatkan keselamatan di atas ketepatan jadwal.
Langkah Konkret yang Diharapkan
- Penyelesaian penuh proyek double-double track Jakarta‑Cikarang dalam waktu 2‑3 tahun.
- Pembangunan flyover atau underpass untuk menghilangkan semua perlintasan sebidang pada koridor padat.
- Implementasi sistem sinyal berbasis ATP dan ETCS pada seluruh jalur DDT.
- Audit nasional yang melibatkan regulator, operator, dan ahli keselamatan.
- Penguatan koordinasi lintas sektor antara Kementerian Perhubungan, KAI, dan pemerintah daerah.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas transportasi kereta, tetapi juga memastikan keselamatan penumpang dan pengguna jalan di sekitar rel.
Kesimpulannya, percepatan double-double track dan penghapusan perlintasan sebidang menjadi prioritas strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan transportasi setelah tragedi Bekasi Timur. Implementasi cepat dan terintegrasi akan menurunkan risiko kecelakaan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pertumbuhan mobilitas masa depan Indonesia.
