Keuangan.id – 06 April 2026 | Harga minyak dunia melambung melewati batas US$114 per barel setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan ultimatum kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz, jalur pelayaran utama yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Penutupan atau pembatasan akses di selat tersebut memicu kekhawatiran akan gangguan pasokan minyak global, sehingga memicu lonjakan harga secara signifikan.
Selat Hormuz menyumbang sekitar 20% ekspor minyak dunia. Ketegangan politik di kawasan ini sering kali berimbas langsung pada pasar energi internasional. Ultimatum Trump, yang menuntut Iran mengakhiri blokade dan mengembalikan kebebasan navigasi, menambah ketidakpastian bagi para pedagang komoditas.
Reaksi pasar dapat dilihat dari pergerakan harga dalam beberapa hari terakhir:
| Tanggal | Harga (USD/barel) |
|---|---|
| 15 Apr 2024 | 112 |
| 16 Apr 2024 | 114 |
Lonjakan ini tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman militer, melainkan juga oleh ekspektasi penurunan pasokan cadangan strategis (Strategic Petroleum Reserve) yang dapat dilepaskan oleh Amerika Serikat sebagai respons terhadap krisis. Selain itu, spekulan di pasar berjangka turut memperkuat tekanan beli, mengharapkan harga akan terus naik jika ketegangan tidak mereda.
Para analis memperingatkan bahwa jika konflik berkembang menjadi konfrontasi militer terbuka di Selat Hormuz, dampak terhadap perekonomian global dapat meluas. Kenaikan harga minyak akan meningkatkan biaya transportasi, menekan inflasi di negara‑negara importir, dan memperburuk beban pada sektor energi domestik.
Di sisi lain, pemerintah Iran menegaskan bahwa penutupan selat merupakan tindakan defensif untuk melindungi kedaulatan nasional. Pemerintah Tehran menyatakan kesiapan untuk menanggapi setiap ancaman militer dengan aksi balasan, termasuk potensi serangan terhadap kapal-kapal yang melanggar blokade.
Secara keseluruhan, situasi ini menyoroti betapa rapuhnya rantai pasokan energi global terhadap dinamika geopolitik. Investor dan pembuat kebijakan diharapkan tetap memantau perkembangan diplomatik, sekaligus menyiapkan kebijakan mitigasi risiko, seperti diversifikasi sumber energi dan peningkatan cadangan strategis.
