Keuangan.id – 22 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang akrab disapa Menteri Ara, menegaskan kembali status lahan Tanah Abang yang selama ini dikelola PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dalam rangka mengoptimalkan aset negara, lahan seluas hampir 3,5 hektar ini dijadwalkan menjadi kawasan rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Latar Belakang Kepemilikan Lahan
Sejarah kepemilikan lahan di kawasan Tanah Abang berawal dari catatan kolonial pada tahun 1922, ketika tanah tersebut tercatat atas nama Government Fund of Netherlands Hindia. Setelah kemerdekaan, kepemilikan beralih ke Pemerintah Republik Indonesia, kemudian menjadi aset Departemen Perhubungan lewat Djawatan Kereta Api. Pada tahun 2008, Hak Pengelolaan Lahan (HPL) diterbitkan atas nama PT KAI, melanjutkan rangkaian kepemilikan yang kini menjadi fokus pemerintahan.
Proses Penerbitan HPL oleh KAI
Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono, menegaskan bahwa proses penerbitan HPL Nomor 17 dan 19 telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Penelusuran data menunjukkan bahwa sertifikat atas nama Departemen Perhubungan diterbitkan pada tahun 1988, kemudian diubah menjadi HPL atas nama PT KAI pada 2008. Iljas menambahkan bahwa seluruh tahapan administratif, termasuk limitasi waktu, dipenuhi secara lengkap.
Rencana Pembangunan Rusun Subsidi
Rencana transformasi lahan Tanah Abang menjadi rusun subsidi dipicu oleh arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan pengelolaan sumber daya nasional. Menteri Ara menegaskan bahwa penggunaan aset negara harus berpihak pada kepentingan rakyat dan perekonomian yang dikelola secara kekeluargaan.
Rencana pembangunan mencakup tiga kawasan lahan: satu di wilayah Pasar Tasik dan dua di kawasan Tanah Abang Bongkaran. Total luas mencapai sekitar 34.690 meter persegi. Berikut poin-poin utama rencana tersebut:
- Pengembangan rumah susun dengan tipe 36‑60 m² per unit.
- Target 5.000 unit hunian subsidi dalam fase pertama.
- Penyediaan fasilitas umum seperti taman bermain, ruang serbaguna, dan layanan kesehatan dasar.
- Keterlibatan Badan Penyelenggara Tabungan dan Pengembangan Perumahan (BP Tapera) serta pengembang swasta dalam skema kerjasama publik‑swasta.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme alokasi lahan yang transparan, dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menjamin legalitas dan menghindari sengketa lebih lanjut. Upaya ini selaras dengan Satgas Anti Mafia Tanah yang terus memantau potensi konflik lahan di wilayah strategis Jakarta.
Reaksi Masyarakat dan Stakeholder
Berbagai organisasi masyarakat (ormas) yang selama ini menguasai sebagian lahan mengungkapkan keprihatinan terkait perubahan fungsi lahan. Namun, Menteri Ara menegaskan bahwa proses ini tidak melanggar hukum dan berlandaskan pada prinsip keadilan sosial. Ia menambahkan bahwa setiap pihak yang berkepentingan akan diberikan ruang untuk berdialog dan mencari solusi bersama.
Para pengamat menilai langkah pemerintah ini sebagai upaya strategis untuk mengatasi krisis perumahan di Jakarta. Dengan mengoptimalkan aset negara, diharapkan pasokan rumah yang terjangkau dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kepentingan publik.
Secara keseluruhan, pengungkapan status lahan Tanah Abang oleh Menteri Ara menandai langkah konkrit pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada asas keadilan sosial dan kepemilikan negara.
