Keuangan.id – 27 April 2026 | Menperin menegaskan bahwa persediaan plastik dalam negeri masih mencukupi, namun tekanan geopolitik yang dipicu oleh konflik antara Iran dan Amerika Serikat mulai menggerakkan naiknya harga plastik serta biaya logistik. Dampak ini terasa kuat di sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada kemasan plastik untuk produk mereka.
Dampak Perang Iran pada Rantai Pasok Global
Sejak akhir Februari 2026, ketegangan di Selat Hormuz—jalur utama pengiriman minyak dan bahan baku petrokimia—menyebabkan gangguan aliran bahan mentah ke pabrik-pabrik di Asia, Eropa, dan Amerika. Harga energi naik, dan sekaligus harga bahan turunan minyak seperti amonia serta silikon mengalami lonjakan. Sektor‑sektor yang mengandalkan bahan-bahan tersebut, mulai dari industri semikonduktor hingga produsen kondom, melaporkan kenaikan biaya produksi antara 20 hingga 30 persen.
Industri kondom global, misalnya, memperkirakan kenaikan harga jual hingga tiga puluh persen karena kenaikan biaya bahan baku yang bersumber dari minyak. Perusahaan pembuat kondom terbesar di dunia mengingatkan bahwa kelangkaan pasokan bahan kimia dapat memperpanjang waktu pengiriman dan meningkatkan tarif pengapalan.
Kenaikan Harga Plastik di Indonesia
Data OECD yang dikutip Reuters pada pertengahan April 2026 menunjukkan bahwa konsumsi plastik di Asia meningkat tajam dari 17 juta ton pada 1990 menjadi 152 juta ton pada 2022. Di Indonesia, produsen plastik melaporkan kenaikan harga bahan baku antara 15 hingga 25 persen sejak konflik memuncak. Kenaikan tersebut tidak hanya berasal dari biaya bahan mentah, tetapi juga dari biaya transportasi laut yang meningkat akibat tarif asuransi kapal yang lebih tinggi dan penundaan pelayaran di jalur utama.
Akibatnya, UMKM yang mengandalkan plastik untuk kemasan makanan, minuman, dan produk konsumen mengalami tekanan margin yang signifikan. Beberapa pelaku usaha melaporkan penyesuaian harga jual produk hingga 10 persen, sementara yang lain beralih ke alternatif seperti kemasan kertas atau bahan biodegradable meski biaya produksinya lebih tinggi.
Respons Menperin dan Langkah Penanggulangan
Menperin menegaskan bahwa kebijakan stok strategis plastik tetap berjalan dengan baik, sehingga tidak ada kelangkaan fisik di pasar domestik. Namun, kementerian tersebut mengakui bahwa kenaikan harga dan ongkos distribusi menjadi tantangan utama. Menperin mengusulkan tiga langkah utama:
- Penguatan koordinasi dengan kementerian energi untuk memantau fluktuasi harga minyak dan bahan kimia.
- Peningkatan insentif fiskal bagi UMKM yang beralih ke bahan kemasan ramah lingkungan.
- Penyediaan bantuan modal kerja khusus bagi pelaku usaha yang terdampak kenaikan biaya bahan baku.
Selain itu, Menperin mengajak industri untuk mengoptimalkan daur ulang plastik, sehingga ketergantungan pada bahan baku impor dapat diminimalisir.
Implikasi Lebih Luas bagi Ekonomi Nasional
Lonjakan harga plastik bukan hanya memengaruhi sektor kemasan. Kenaikan biaya transportasi dan energi turut mendorong kenaikan harga barang konsumsi lain, termasuk pupuk, gula, dan produk susu. Hal ini berpotensi memperburuk inflasi domestik dan menambah beban rumah tangga, terutama di daerah pedesaan yang sangat mengandalkan produk pertanian.
Secara keseluruhan, konflik Iran‑AS menimbulkan efek domino yang meluas dari pasar energi hingga rantai pasok bahan baku kimia. Meskipun stok dalam negeri masih terjaga, peningkatan ongkos produksi dan distribusi menuntut respons kebijakan yang cepat dan terkoordinasi.
Dengan menggabungkan upaya pengendalian harga, dukungan fiskal, dan promosi daur ulang, pemerintah berupaya menjaga kestabilan harga plastik dan melindungi daya saing UMKM Indonesia di tengah gejolak geopolitik global.
